SAMPIT – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan dan restrukturisasi belanja daerah agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar produktif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar, menyampaikan bahwa pihaknya memahami tantangan fiskal yang dihadapi daerah, namun menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan melalui langkah konkret, bukan sekadar menaikkan tarif pajak dan retribusi.
“Pemerintah daerah perlu fokus pada optimalisasi pendapatan melalui perbaikan tata kelola dan inovasi, bukan hanya menambah beban masyarakat. Ada tiga hal utama yang harus dilakukan, yakni optimalisasi BUMD, digitalisasi sistem pajak daerah, dan pemanfaatan aset daerah secara maksimal,” ujar Kurniawan, Senin 3 November 2025.
Dalam sisi belanja daerah, Fraksi PAN mendorong adanya restrukturisasi anggaran agar lebih produktif dan efisien. Ia menyebut porsi belanja hibah yang terlalu besar perlu dievaluasi, dan pemerintah harus memperluas belanja modal terutama untuk infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Belanja daerah harus lebih diarahkan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan, karena ketiga sektor ini menjadi fondasi utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kurniawan juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi ketat terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima tambahan anggaran. Fraksi PAN meminta agar setiap OPD memiliki target kinerja yang terukur per triwulan sehingga penggunaan anggaran benar-benar efektif dan sesuai tujuan.
“Kami juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD, agar benar-benar memberikan profit dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya menjadi beban fiskal,” jelasnya.
Selain aspek teknis anggaran, Fraksi PAN menyoroti pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, arah kebijakan anggaran harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pemulihan ekonomi masyarakat, terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“APBD harus mampu menjadi instrumen untuk memulihkan ekonomi rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas. Keberpihakan terhadap pelaku UKM dan kelompok masyarakat rentan adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah,” ujarnya.
Kurniawan menambahkan, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam seluruh tahapan pengelolaan APBD. Menurutnya, kolaborasi yang sehat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil.
“Legislatif dan eksekutif harus berjalan seiring, bukan saling berseberangan. Dengan sinergi yang baik, kita bisa mewujudkan APBD yang tidak hanya terserap maksimal, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat Kotawaringin Timur,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post