SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin berat akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, penurunan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas.
“Yang jadi masalah kita sekarang ini adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, hampir Rp383 miliar kalau tidak salah. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, kami di DPRD akan melihat kembali bagaimana kebijakan pemerintah pusat ke depan dalam menyikapi hal ini,” kata Juliansyah, Sabtu 4 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama jajaran partai di DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi akan segera melakukan pertemuan internal untuk membahas langkah-langkah strategis menghadapi situasi ini. Termasuk menyiapkan usulan dan rekomendasi yang akan disampaikan langsung kepada pihak kementerian terkait di Jakarta.
“Harapan kami nanti, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, bisa menyusun semacam masukan resmi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Karena kalau kita lihat, sangat sulit bagi daerah menggali PAD dalam jumlah besar. Mustahil kita bisa mencapai target yang diharapkan tanpa dukungan pusat,” ujarnya.
Terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, Juliansyah menegaskan bahwa pihaknya akan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dia menambahkan bahwa pembahasan kebutuhan daerah akan dilakukan bersama kementerian teknis untuk memastikan dukungan nyata dari pemerintah pusat.
“Untuk APBD 2026, kami akan bicarakan semua kebutuhan yang mendesak di Kotim, termasuk infrastruktur. Beberapa waktu lalu kami juga sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur, Pak Agustiar Sabran, dan beliau menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembangunan di daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Juliansyah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kotawaringin Timur, termasuk adanya peningkatan status Komando Distrik Militer (Kodim) menjadi Komando Resort Militer (Korem). Ia menilai, langkah itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat posisi strategis daerah di wilayah tengah Kalimantan.
“Kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah daerah serta pusat yang telah memilih Kotim sebagai lokasi peningkatan status dari Kodim menjadi Korem. Ini tentu berdampak positif bagi keamanan dan pertumbuhan wilayah,” tuturnya.
Selain itu, Juliansyah juga menyinggung rencana pemekaran wilayah Kotawaringin yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat. Ia memastikan DPRD Kotim mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam menelaah rencana tersebut secara komprehensif.
“Kami selalu mendukung keputusan pemerintah terkait rencana pemekaran daerah Kotawaringin. Soal penentuan ibu kota nantinya akan dipelajari oleh pemerintah pusat, termasuk dari sisi strateginya. Kita lihat nanti antara tahun 2027–2028, karena terakhir kami mendengar pembahasan itu masih akan dikaji ulang,” jelasnya.
Meski demikian, Juliansyah menegaskan bahwa prioritas pemerintah pusat saat ini adalah memastikan program nasional berjalan maksimal, terutama visi dan misi Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah.
“Sekarang Presiden fokus agar visi dan misinya berjalan maksimal, terutama program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Kami di daerah tentu mendukung penuh, karena program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post