SAMPIT – Kekosongan jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus bertambah. Tercatat sudah ada 14 posisi kepala dinas atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang kosong, sebagian bahkan sudah bertahun-tahun hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini menuai sorotan dari DPRD Kotim.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotim, Muhammad Abadi, meminta Bupati Halikinnor segera menentukan pejabat definitif untuk mengisi kursi kepala dinas yang kosong tersebut.
“Harusnya jangan lama-lama, karena banyak OPD yang kosong ini bahkan ada yang bertahun-tahun masih diisi Plt. Itu sangat kurang baik untuk birokrasi pemerintahan itu sendiri,” tegas Abadi, kemarin, Rabu 1 Oktober 2025.
Ia menilai, lambannya penentuan pejabat justru menghambat jalannya pemerintahan. Apalagi dalam waktu dekat, APBD 2026 akan mulai dibahas. Menurutnya, pembahasan anggaran seharusnya dilakukan oleh pejabat definitif agar lebih kredibel dan tidak hanya terkesan sebagai formalitas.
“APBD 2026 akan dibahas, harusnya sebelum itu sudah dilantik pejabat definitifnya. Termasuk juga PDAM, kenapa sampai masalahnya berlarut-larut,” tambahnya.
Abadi juga menyoroti kekosongan posisi direktur PDAM Kotim. Ia menyebut, meski tes seleksi telah dilakukan sekitar dua bulan lalu, hingga kini belum juga ada hasil. Kondisi itu dinilai dapat mengganggu kinerja internal maupun pelayanan publik.
“Presiden saja kalau menunjuk pejabat Plt hanya hitungan hari sudah ada definitif. Begitu juga PDAM ini, apakah lambannya di pihak akademisi yang digandeng sehingga lambat menghasilkan nama direktur terpilih, atau ada faktor lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu, menjelaskan bahwa jabatan kosong itu untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas. Seleksi terbuka baru akan dilakukan setelah ada arahan pimpinan.
“Untuk sementara jabatan yang kosong itu akan diisi seorang Plt. Nanti kita tunggu arahan pimpinan, apakah langsung dilaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi, kita tunggu pada saatnya,” katanya.
Tahun ini saja, sekitar 265 PNS di Kotim memasuki masa purna tugas atau pensiun. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, baik karena faktor usia, meninggal dunia, maupun sebab lainnya. Bahkan, tercatat ada 25 PNS yang resmi pensiun mulai 1 September 2025, dan 25 orang lagi per 1 Oktober 2025.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post