SAMPIT – Genangan air di Jalan Jenderal Cilik Riwut, tepatnya di simpang empat Wengga Metropolitan, dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini sudah berlangsung lebih dari satu minggu dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, angkat bicara terkait persoalan itu. Ia meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera turun ke lapangan untuk mengecek penyebab genangan sekaligus melakukan langkah penanganan cepat.
“Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Drainase yang tersumbat harus segera digali dan dibersihkan supaya air bisa mengalir dengan normal. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena akses jalan terganggu,” tegas Rimbun, Rabu 20 Agustus 2025.
Menurutnya, drainase yang berfungsi baik akan sangat membantu mencegah genangan bahkan banjir di wilayah perkotaan. Jika saluran air tersumbat, maka hujan dengan intensitas ringan sekalipun bisa membuat jalanan tergenang. Hal ini tentu membahayakan pengendara, terutama roda dua, yang rawan terjatuh akibat jalan licin.
“Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, genangan air juga bisa merusak badan jalan. Kalau ini tidak segera ditangani, biaya perbaikan infrastruktur nantinya akan lebih besar. Karena itu Dinas PU harus responsif,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya pemeliharaan drainase secara rutin, bukan hanya saat terjadi masalah. Menurutnya, sistem drainase di pusat kota Sampit sudah seharusnya menjadi perhatian serius, mengingat kawasan ini merupakan jalur utama dan cukup padat aktivitas masyarakat.
“Saya minta jangan tunggu sampai masyarakat marah atau kondisi makin parah. Petugas lapangan harus rajin memantau titik-titik rawan, terutama di jalur protokol,” tegasnya lagi.
Rimbun berharap koordinasi lintas instansi bisa ditingkatkan, sehingga setiap persoalan infrastruktur perkotaan dapat cepat diatasi. Ia juga mengimbau masyarakat agar ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air, karena hal itu turut menjadi penyebab tersumbatnya drainase.
“Semua harus berperan, baik pemerintah maupun masyarakat. Tapi yang paling utama tetap tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas teknis. Jangan biarkan masalah seperti ini berlarut-larut,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post