SAMPIT – Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Kotawaringin Timur Mariani menyampaikan agar rasionalisasi anggaran berdasarkan perintah pemerintah pusat khususnya bagi Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) jangan sampai mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Dulu kita dihadapkan dengan rasionalisasi anggaran lantaran adanya pandemi covid 19, sementara sekarang ini kita kembali dihadapkan dengan kondisi rasionalisasi anggaran dalam rangka pengefektifan anggaran,”kata Mariani, Selasa 11 Februari 2025.
Untuk itu lanjutnya, pihaknya dari Komisi IV yang bermitra dengan DSDABMBKPRKP yang membidangi tentang kegiatan-kegiatan infrastrukturan, sangat berharap tidak mendapatkan potongan terlalu besar.
“Memang saat ini kita masih belum mengetahui berapa besaran potongannya namun Berdasarkan informasi sebesar 28% dari anggaran yang ada. Jika sebesar 28%, tentu masih bisa dioptimalkan, asalkan jangan sampai mencapai 50%. Karena kondisi fisik infrastruktur kita saat ini sangat berat khususnya di wilayah pedesaan,”ungkapnya.
Menurutnya kondisi infrastruktur dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan mengganggu kesejahteraan lantaran seperti kondisi jalan yang rusak akan menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih tinggi bagi masyarakat yang ingin membawa bahan pangan atau lainnya.
“Contohnya untuk mengangkat kebutuhan pokok karena jalan rusak mereka harus estafet menggunakan jalur air kemudian dilanjutkan jalur darat yang tentunya memakan biaya lebih. Seperti di Desa Camba, Soren dan Simpur di Kecamatan Kota Besi,”sebutnya.
Dijelaskannya, kondisi jalur darat yang tidak memungkinkan untuk dilalui akan menjadi kendala bagi masyarakat terutama untuk kegiatan ekonomi sehingga akan berpengaruh pada tingginya harga kebutuhan di wilayah Desa yang akan berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita menyadari Kotim khususnya Kalimantan Tengah memiliki luasan wilayah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya sehingga infrastruktur sangat diharapkan bisa memadai. Untuk itu seharusnya ada pengecualian bagi Kalimantan Tengah dalam hal rasionalisasi anggaran,”tegasnya.
Apalagi lanjutnya, ketika musim kemarau beberapa sungai mengalami kekeringan sehingga perahu juga tidak dapat membawa warga melakukan kegiatan ekonomi hilir mudik sementara jalur darat banyak kondisi jalan yang berlubang bahkan ada yang belum memiliki akses jalur darat.
“Sedangkan saat musim hujan banyak kondisi jalan yang mengalami banjir serta rusak parah, sehingga juga sulit untuk dilalui. Kita berharap hal ini bisa disikapi oleh presiden khususnya bupati dan wakil bupati Kotim agar melakukan subsidi silang terhadap kegiatan yang tidak terlalu urgent agar anggarannya dialihkan pada pembangunan yang lebih mendesak,”kata Mariani.
Karena menurutnya dalam hal infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh diganggu gugat, sehingga harus dimuat dalam skala prioritas.
Untuk itu lanjutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan kembali memanggil DSDABMBKPRKP guna pembahasan anggaran yang tersedia dan prioritas pembangunan kedepannya meskipun sebelumnya anggaran telah disepakati dan ditandatangani bersama, namun hal itu sebelum keluarnya perintah-perintah pusat untuk melakukan rasionalisasi anggaran.
“Informasinya tanggal 15 Februari ini pemerintah daerah harus sudah melakukan rasionalisasi anggaran sehingga kemungkinan akan ada pengurangan kembali dari anggaran yang sebelumnya telah disepakati,”ucapnya.
Dan hal ini menurut Mariani, harus kembali dilakukan pembahasan dengan harapan pemerintah daerah bisa membijaksanai program apa saja yang menjadi prioritas. Terutama di sektor infrastruktur yang akan memberikan dampak besar bagi masyarakat jika terjadinya pengurangan anggaran atau penundaan pembangunan fisik yang sebelumnya telah dianggarkan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post