SAMPIT – Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Angga Aditya Nugraha menyampaikan, masih ada ratusan.juta TPP dan gaji karyawan di tingkat kecamatan yang belum terbayarkan oleh pemerintah.
Hal itu terungkap pada saat komisi I melaksanakan rapat bersama mitra kerjanya yaitu seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kotim sebanyak 17 Kecamatan.
“Pada saat pembahasan APBD perubahan semua mitra kerja dari Komisi I menyampaikan terkait adanya penambahan ataupun pergeseran anggaran termasuk dari pihak Kecamatan,”ujarnya, Senin 21 Oktober 2024.
Disebutkannya, yang pertama Satpol PP mengalami pergeseran dari belanja modal ke belanja operasional sebesar Rp 100 juta, kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak ada penambahan dan tidak ada pergeseran.
Ketiga DPMPTSP juga tidak ada penambahan ataupun pergeseran, sekretariat daerah mengalami penambahan pada belanja barang dan jasa untuk belanja peralatan mesin, jalan dan jaringan, irigasi, dan belanja modal serta aset serta keperluan lainnya sebesar Rp 10.753.770.950.
Sekretariat DPRD ada penambahan sebesar Rp 10 miliar 500 juta, Badan Keuangan dan Aset Daerah ada penambahan belanja modal dan operasional sebesar Rp 4 miliar 4 juta, Badan Pendapatan Daerah tidak ada penambahan maupun pergeseran. Badan Kepegawaian dan SDM juga tidak mengalami penambahan ataupun pergeseran, Inspektorat juga tidak ada penambahan.
“Kecamatan Kota Besi mengalami pengurangan belanja sebesar Rp100 juta dan harapannya ada penambahan lagi sebesar Rp 550 juta 90 ribu,”sebutnya.
Untuk Kecamatan Cempaga ada mengalami penambahan sebesar Rp 100 juta, Kecamatan Mentaya Hulu tidak ada penambahan, Kecamatan Parenggean ada penambahan belanja jasa dan barang sebesar Rp 70 juta dan masih ada perlu penambahan untuk pendukung fasilitas lainnya sebesar Rp 100 juta.
Kecamatan Baamang ada penambahan untuk belanja pegawai barang dan jasa sebesar Rp 900 juta, Kecamatan MB Ketapang ada penambahan untuk belanja dan pegawai sebesar Rp 406 juta.
“Kecamatan mentaya Hilir Utara ada penambahan sebesar Rp 348 juta, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan ada penambahan belanja barang dan pegawai sebesar Rp 855 juta, namun ini masih ada kekurangan Rp 55 juta untuk keperluan operasional,”beber Angga.
Kemudian Kecamatan Pulau Hanaut tidak ada penambahan atau pergeseran, Kecamatan Antang Kalang ada penambahan sebesar Rp 140 juga dan masih kurang karena sedang proses renovasi konstruksi bangunan sebesar Rp 126 juta.
Kecamatan Teluk Sampit tidak ada penambahan ataupun pergeseran namun minta sarana pendukung sebesar Rp 100 juta, Kecamatan Seranau ada penambahan sebesar Rp 50 juta dan Kecamatan Seranau meminta izin ada penambahan sebesar Rp 418 juta karena ada gaji yang belum diselesaikan.
Kecamatan cempaga Hulu ada penambahan sebesar Rp 118 juta 400 ribu, Kecamatan Telawang tidak ada penambahan atau pergeseran, Kecamatan Bukit Santuai juga tidak ada penambahan, Kecamatan Tualan Hulu juga tidak ada pergeseran, namun meminta sarana dan prasarana operasional pendukung sebesar Rp 280 juta.
Kecamatan Telaga Antang tidak ada penambahan atau pergeseran namun meminta sarana dan prasarana pendukung serta ada gaji yang belum terbayarkan sebesar Rp 351.039.230.
“Untuk bantuan Kesbangpol ada penambahan sebesar Rp 530 juta dan hasil evaluasi kami dari beberapa Kecamatan ada beberapa Kecamatan yang belum terbayarkan TPP dan gajinya sebesar Rp 123.047.949,”tutupnya.
(dia/matakalteng)
