SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Dadang Siswanto menyampaikan, dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III dihasilkan perlu adanya penambahan anggaran pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3,3 miliar.
“Rapat telah kami langsungkan selama 3 hari di Gedung DPRD bersama dengan 13 mitra kerja dan memang diketahui pada saat rapat itu bahwa kondisi keuangan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, namun Komisi III dapat memaklumi kondisi tersebut,”ujarnya, Senin 21 Oktober 2024.
Dari hasil rapat lanjutnya, dari 13 mitra kerja ada sebagian hal wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, untuk itu dari pemahaman mitra kerja, ada beberapa SOPD yang tetap bersuara untuk mengutamakan kebutuhan yang support prioritas, yaitu yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
“Dalam hal tersebut perlu kami sampaikan beberapa usulan dari kawan-kawan mitrs kerja komisi III, pada waktu rapat kemarin yaitu pertama dari RSUD Dr Murjani Sampit mereka memerlukan Rp 1,5 miliar yang diperuntukkan terhadap kewajiban kita yaitu insentif tenaga kesehatan,”bebernya.
Hal ini penting karena biasanya akan membuat ramai perbincangan jika mengalami keterlambatan, sehingga Komisi III memandang perlu bahwa hal ini bisa ditindaklanjuti.
“Yang kedua yaitu BPBD, memerlukan anggaran Rp 170 juta, informasinya kemarin uang yang tersedia hanya tersisa Rp 40 juta, sementara potensi bencana untuk 2 bulan ke depan itu cukup besar, dalam hal ini banjir,”ungkap Dadang.
Sehingga, untuk memobilisasi tenaga-tenaga yang akan bergerak ketika terjadinya bencana nantinya diperlukan anggaran sebesar Rp 170 juta.
“Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kita sering melihat di media sosial atau yang lain sebagainya bahwa hampir semua hal persoalan di tengah masyarakat dimulai dari pemadaman kebakaran sampai meloloskan mobil yang amblas dan melepaskan cincin juga mereka lakukan,”kata Dadang.
Untuk itu saat ini, anggaran Disdamkarmat juga sudah habis untuk melakukan penyelamatan tersebut. Sehingga mereka membutuhkan anggaran sebesar Rp 160 juta.
Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil total yang diperlukan adalah Rp 1,5 miliar. Yang mana kondisi mereka saat ini diperuntukkan sejak kemarin anggarannya sudah habis ketika pemilu legislatif dan ketika menuju Pilkada pun mereka sangat membutuhkan untuk penjemputan dan lainnya termasuk perekaman KTP dan pengambilan blangko di Jakarta.
Terakhir dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, mereka sudah mendapatkan gedung dari Jakarta atau pemerintah pusat dan akan segera diresmikan Usai Pilkada 2024 ini.
“Namun ada beberapa bangunan penghubung termasuk sarana pendukung yang sangat diperlukan ketika gedung itu nantinya sudah diresmikan, yaitu listrik dan gorden, karena kata mereka tidak lucu ketika nanti peresmian namun listriknya tidak bisa dibayar, untuk itu hal ini kemarin kami masukkan juga ke dalam support prioritas,”tegasnya.
Dari total hasil rapat Komisi III itu menurut Dadang, pihaknha memandang perlu untuk ditindaklanjuti, dipertimbangkan dan bisa dikabulkan oleh tim anggaran sebesar Rp 3,3 miliar.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post