SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Rinie Anderson mengapresiasi pemerintah setempat yang terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan pencegahan stunting. Bahkan juga sudah menetapkan lokasi fokus penanganan stunting.
“Belum lama ini juga pemerintah Kotim sudah melaksanakan rembuk stunting dengan melibatkan banyak pihak. Yang mana kita harapkan dunia pendidikan juga turut dilibatkan agar mengintegrasikan penanganan stunting melalui program Merdeka Belajar,”ujarnya, Rabu 5 Juni 2024.
Menurutnya, semua program pemerintah, salah satunya penanganan stunting ini memang perlu kerja saja supaya targetnya bisa tercapai. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diharapkan.
Kolaborasi ini akan membuat semua pihak akan saling melengkapi guna mendukung program tersebut. Dalam hal ini pemerintah memberi pemahaman lebih luas tentang stunting serta upaya penanganan melalu lembaga pendidikan, yang kemudian juga akan diimplementasikan ke masyarakat.
“Artinya kerja sama itu tidak sekadar untuk pemerintah saja, namun ada dampak berkelanjutan yang nanti diteruskan ke masyarakat melalui sosialisasi dengan dukungan lembaga pendidikan,” ujarnya.
Terpisah, Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan, berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 mengamanahkan bahwa penanganan stunting melibatkan multi sektor sehingga diperlukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan yang dilakukan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif oleh semua sektor dan pengawalan dalam implementasi di lapangan untuk memastikan bawha upaya yang dilakukan oleh semua sektor tepat sasaran, sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Hal ini harus menjadi perhatian bersama, semua pihak yang terlibat harus bersungguh-sungguh menjalankan program penurunan stunting yang menjadi tanggung jawabnya,”ujarnya.
Sementara itu, mengacu pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotim, jumlah balita pendek dan sangat pendek di Kotim sebanyak 1.943 anak (stunting) atau 18,5% dari total 10.526 balita yang diukur pasa bulan timbang Desember Tahun 2023. Sedangkan berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2023 (PK 23), jumlah keluarga beresiko stunting sebanyak 20.319 keluarga atau 36,51% dari total 55.646 jumlah keluarga sasaran.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post