SAMPIT – Dalam perjalanan pembahasan anggaran beberapa hari yang lalu antara komisi komisi bersama mitra mitra kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) DPRD setempat menyoroti beberapa hal salah satunya anggaran untuk organisasi penerima hibah.
“Kita terpaksa seperti bermain drama dan kepura-puraan karena pemberian pagu indikatif di setiap OPD yang sangat minim, yang mana hanya memuat belanja pegawai dan belanja operasional saja,” kata Anggota DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, Sabtu 25 November 2023.
Bahkan ujarnya, DPRD banyak menemukan OPD yang belanja pegawai nya dan operasional nya hingga Rp 6 sampai Rp 8 miliar. Namun anggaran untuk melaksanakan programnya hanya Rp 1 miliar lebih.
“Sehingga dalam kegiatan pembahasan tersebut hanya sebatas berpasrah diri untuk meminta tambahan bilamana masih ada anggaran. Namun disisi lain kita menemukan organisasi organisasi penerima hibah justru mendapat Pagu anggaran yang luar biasa besar,” tegasnya.
Yaitu bebernya, mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar, jauh mengalahkan anggaran program kegiatan sekelas OPD. Sehingga pihaknya melihat di sana ada perlakuan yang sangat mencolok untuk mengakomodir para tim sukses bahkan lebih ekstrim nya dengan segala hormat sudah ditarik ke wilayah yang menurut pihaknya kurang sehat.
“Hal ini bukan tidak berdasar bagi kami dari DPRD khususnya fraksi demokrat, yang mana pada kesempatan ini harus saya ulangi kembali menyampaikan bahwa ini tahun kelima kami memperjuangkan untuk pendirian unit sekolah baru untuk sekolah dasar di seputaran perumahan Pandawa, namun tetap zonk dengan alasan anggaran belum ada,” ucapnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post