SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) menyebutkan, ada kendala yang akan pemerintah daerah hadapi sekarang ini yaitu dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan membawa kenaikan bahan kebutuhan pokok dan akan merembet ke sektor yang lainnya.
“Sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi sosial saat ini terutama perekonomian masyarakat,” kata Anggota DPRD Kotim, Ramli, Rabu 13 September 2023.
Menurutnya, ia juga sangat memahami kalau dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini, adanya perubahan, penyesuaian dan pergeseran Anggaran, misalnya untuk memenuhi kekurangan gajih, untuk BPJS Kesehatan, untuk kekurangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan menanggulangi dampak musim kemarau saat ini dan yang sangat mendesak lainnya.
“Namun untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah ini, ada beberapa hal yang kami pertanyakan, salah satunya dari sektor mana saja yang memberikan kontribusi tersebesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena hal ini akan mempengaruhi juga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Selain itu kata Ramli, target pendapat APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.045.969.591.562 dan asumsi pendapatan sebesar Rp.2.297.523.591.136. Dia mempertanyakan apakah dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2023 Target Pendapatan bisa tercapai.
“Saya juga kembali mengingatkan agar setiap anggaran yang disusun OPD di jajaran Pemkab Kotim disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga serapannnya dapat dioptimalkan dan tidak terjadi SILPA akibat adanya program yang tidak terlaksana. Dimana, SILPA diharapkan merupakan surplus pendapatan,” tegasnya.
Dia juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari OPD penghasil seperti Digitalisasi perpajakan dan Retribusi, Legalisasi obyek pajak dan retribusi dengan membuat regulasi yang diperlukan serta transparasi penggunaan anggaran oleh Pemkab Kotim.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post