SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan, agar pemerintah daerah mengevaluasi keberadaan pelabuhan, terutama yang berada ditengah-tengah permukiman warga di kota Sampit.
“Kami mendesak agar pemerintah daerah kembali mengevaluasi keberadaan pelabuhan bongkar muat di dalam kota Sampit, salah satunya di jalan S Parman,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo, Minggu 7 Mei 2023.
Ia meminta agar jalur itu maksimal dilewati dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton. Truk bermuatan melebihi tonase (overload) ini diduga sebagai penyebab kerusakan infrastruktur jalan dalam kota Sampit.
“Saya sudah cek jalur S Parman Sampit, saat ini jalannya mulai bergelombang dan sebentar lagi akan rusak parah. Ini tidak lain karena muatan dari truk yang melakukan bongkar muat dari pelabuhan dengan mauatan melebihi kemampuan jalan,” tegasnya.
Handoyo menyebutkan, kondisi demikian tidak bisa dibiarkan karena akan menganggu infrastruktur dalam kota Sampit. Selain itu juga kendaraan besar yang melintas di jalan S Parman sudah tidak bisa lagi dibiarkan karena selain menyebabkan kerusakan jalan juga faktor keselamatan warga.
“Jika pelabuhan itu dipindah, maka ketahanan jalan dalam Kota Sampit bisa lama. Namun sebaliknya jika tetap dibiarkan, maka jalan akan cepat rusak lalu menelan anggaran untuk penanganan dengan jumlah besar,” ungkapnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post