PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) untuk bersinergi perihal penanganan kasus stunting di wilayah setempat.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Ina Prayawati. Menurutnya, kasus stunting di Barsel cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah.
“Saat melaksanakan reses perorangan ke Kabupaten Barsel, saya menerima informasi dari masyarakat bahwa angka kasus stuntingnya cukup tinggi. Sehingga hal tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah melalui dinas/instansi terkait,” ucapnya, Senin, 6 Maret 2023.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, terdapat sejumlah aspek yang memprakarsai tingginya kasus Stunting di Kabupaten Barsel. Diantaranya yakni maraknya angka pernikahan dini, minimnya kehadiran bayi dan balita d Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), kurangnya pemahaman akan pentingnya asupan gizi bagi anak dan ibu hamil.
“Faktor-faktor inilah yang harus kita dipahami dan cegah, guna menekan kasus stunting. Oleh karena itu saya berharap pemerintah bisa menggencarkan kembali sosialisasi terkait pencegahan Stunting khususnya bagi masyarakat pelosok,” ujarnya.
Kendati demikian, Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam (SDA) ini mengapresiasi upaya Pemkab Barsel dalam menekan angka pernikahan dini, sebagai salah satu faktor penyebab Stunting dengan cara melaksanakan penandatanganan kerjasama atau MOU bersama sejumlah dinas/instansi.
“Pemkab Barsel sudah melakukan MOU dengan sekolah-sekolah, Kementerian Agama (Kemenag), Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta sejumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah setempat, guna menekan angka pernikahan dini dan pencegahan Stunting. Langkah ini tentunya harus kita apresiasi,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post