SAMPIT – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi menyebutkan pembabakan areal hutan harus diawasi ketat oleh semua pihak.
Salah satu penyebab sengketa yang masih berkepanjangan karena adanya aktivitas penggarapan diluar perizinan ataupun ada perluasan lahan dari pihak pengusaha.
“Seharusnya pembabatan areal hutan ini diawasi ketat, perizinan yang diterbitkan itu harus sesuai, sehingga tidak membuat hutan dan kawasan-kawasan ekosistem lainnya punah,” kata Abadi, Jumat 22 Juli 2022.
Selain itu ujarnya, mengenai kewajiban, baik plasma maupun program Tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility atau CSR tidak dilaksanakan dengan baik juga menjadi penyebab terjadinya konflik sosial.
“Masyarakat umumnya menyuarakan keluhan secara damai, melalui demonstrasi dan audiensi dengan pihak berwenang di tingkat lokal. Namun, kami menemukan sebuah kecenderungan mengkhawatirkan, para pemimpin yang protes seringkali dikriminalisasi oleh manajemen perusahaan,”sebutnya.
Sehingga yang paling umum, lanjutnya, masyarakat mencoba mempertanyakan keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengeluarkan izin perkebunan, meminta dukungan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan memberi tekanan kepada perusahaan.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post