SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson berharap, anggaran dari pemerintah provinsi untuk pembangunan ruas jalan di pelosok bisa membiayai proyek jalan di daerah Kotim.
Sehingga ujarnya, keluhan mengenai akses jalan di pedalaman itu setidaknya bisa diatasi pemerintah bersama dengan pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng). “Besar harapan kita sebagaimana informasi dana yang digunakan untuk perbaikan ruas jalan pedalaman bisa terealisasi mulai tahun ini. Sehingga dengan anggaran itu infrastruktur jalan di daerah utara bisa teratasi dari kondisi kerusakan yang cukup parah seperti yang terjadi saat ini,”kata Rinie, Senin 17 Januari 2022.
Rinie menyebutkan, persoalan infrastruktur di pelosok memang klasik, terjadi sejak lama karena di daerah itu persoalannya ada kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Selain itu juga terkendala pendanaan. Namun dengan perhatian dari Gubernur Kalteng untuk ruas jalan tersebut sangat diharapkan bisa menjadi penyelesaian masalah jalan di pelosok saat ini.
“Kondisinya memang ada beberapa titik yang parah, namun dengan adanya perhatian dari Gubernur Kalteng khususnya untuk Kotim di wilayah utara maka ini saya kira angin segar untuk saudara kita dipelosok untuk mendapatkan infrastruktur yang baik dan nyaman,”tegasnya.
Namun lanjutnya, ketika jalan itu diperbaiki nantinya maka angkutan perusahaan perkebunan hendaknya bisa mematuhi tonase dan kemampuan kelas jalan tersebut. Jangan sampai ketika usai diperbaiki rusak kembali karena tonase yang berlebihan. “Kepada dunia usaha juga harus memahami dan sama-sama ikut menjaga akses jalan tersebut karena jika rusak kembali dampaknya kena semua pihak,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng menggelontorkan anggaran sebesar Rp 650 miliar untuk perbaikan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dana besar itu akan difokuskan pada ruas yang selama ini banyak dikeluhkan karena rusak parah, yakni di wilayah utara dan selatan Kotim. ”Informasi dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Kotim dapat total anggaran sebesar Rp 650 miliar. Mudahan tidak ada perubahan,” kata Bupati Kotim Halikinnor.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post