SAMPIT – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menyebutkan, pengelolaan dana CSR masih belum transparansi.
Menurutnya, bahkan kurangnya sosialisasi, pengawasan dan pelaksanaan tim CSR untuk memohon bantuan kepada pihak ketiga yakni perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit maupun tambang yang ada di Kotim.
“Contohnya kemarin untuk penanganan Covid-19 dan pasca banjir, kita masih ada mendengar kekurangan-kekurangan warga masyarakat sekitarnya. Sementara di daerah itu ada beberapa perusahaan yang menjalankan perkebunan atau berinvestasi di daerah itu,” kata Rimbun, Minggu 7 November 2021.
Untuk itu dirinya meminta, agar pihak perusahaan dan pemerintah daerah lebih maksimal lagi untuk memperhatikan warga masyarakat yang ada di daerah sekitar perusahaannya masing-masing.
“Apalagi yang kita tahu di Kotim ini banyak sekali PBS yang harusnya untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah banyak dibantu oleh perusahaan melalui dana CSR masing-masing perusahaan,” tegasnya.
Pasalnya ujarnya, tujuan utama pemerintah membuka investasi kepada perusahaan-perusahaan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitarnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post