SAMPIT – Pemerataan listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum sepenuhnya terselesaikan. Pasalnya masih ada beberapa wilayah pelosok Kotim yang belum tersentuh listrik. Sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah bagaimana agar pemerataan pembangunan daerah berjalan.
Untuk itu Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Darmawati mendorong, pemerintah kabupaten (pemkab) aktif berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Hal itu untuk mempercepat pemerataan pengadaan listrik hingga ke pelosok, karena masih ada puluhan desa belum dialiri listrik.
“Pemerintah harus lebih memperhatikan desa yang belum teraliri listrik, ataupun signal selular. Jangan hanya fokus kepada proyek besar didalam kota saja. Namun kondisi di desa juga harus menjadi perhatian, ujar Darmawati, Senin 31 Agustus 2020.
Disebutkannya, Komisi II sudah ada melakukan diskusi dengan pihak PLN setempat. Dari diskusi itu dinilai bahwa peluang untuk percepatan perluasan jaringan listrik di Kotim masih terbuka.
“Maka perlu adanya kesamaan pandangan antara pemerintah kabupaten dengan PLN untuk menyamakan semangat dalam melakukan pemerataan kelistrikan,” ujar Politikus Partai Golkar ini.
Belum meratanya listrik ini menjadi perhatian DPRD, karena selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Masih ada sekitar 40
desa yang belum dialiri listrik oleh PT PLN, sehingga warganya mengandalkan listrik menggunakan genset maupun listrik tenaga surya.
Target percepatan perluasan jaringan listrik di kabupaten ini diyakini bisa cepat terwujud.
Menurut Darmawati, listrik mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk untuk kegiatan ekonomi. Keberadaan listrik akan turut
mendorong percepatan kemajuan ekonomi di desa.
“Kalau PLN sendiri yang jemput bola tanpa ada permintaan, mungkin akan lambat. Justru, kepala desa dan pemerintah yang harus aktif berkoordinasi dengan PLN, dengan menyampaikan usulan agar dapat terealisasi,” tutupnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post