SAMPIT – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi meminta, agar pemerintah Kabupaten belajar dari kejadian banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kondisi semacam itu dianggap sangat jarang terjadi pada sebelumnya. Hal ini menandakan kondisi alam semakin rusak akibat pembukaan kawasan hutan yang tidak terkendali.
“Saya rasa tidak menutup kemungkinan banjir-banjir semacam itu akan sampai ke daerah Kotim karena kondisi selama ini semakin hari semakin tidak terkendali lagi,” kata Abadi, Senin 20 Juli 2020.
Menurutnya, semua itu tidak lain karena aktivitas pembukaan lahan yang besar-besaran sementara tingkat rehabilitasi hutan sangat minim dilakukan.
Lanjutnya, pembukaan lahan tidak sebanding dengan tingkat hutan yang direhabilitasi dan direboisasi itu. Pada era tahun 1990 an kejadian banjir jarang terjadi merendam perumahan penduduk terkhusus di Kotim. Saat ini sudah ada beberapa titik daerah di Kotim selalu rawan terjadi banjir.
“Artinya ada yang tidak beres dengan penanganan lingkungan kita,” tandasnya. Kondisi ini bisa saja akibat kebijakan terdahulu yang mana menerbitkan izin-izin pembukaan hutan tanpa melihat potensi bencana ke depan akibat dari kebijakan itu.
Abadi berharap ada langkah dan strategi pemerintah untuk tetap mempertahankan sisa hutan yang ada. Bahkan untuk menanam kembali areal-areal yang sudah gundul dan jadi resapan air sebelumnya.
Menurutnya tidak ada kata terlambat jika pemerintah daerah bersama-sama melihat potensi ancaman itu kepada generasi 50-100 tahun mendatang.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post