SAMPIT – Ketua DPD Partai Golkar Kotim yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah H Supriadi MT menilai program pembangunan di daerah itu tidak terkonsep dan direncanakan dengan baik.
“Kami minta pemerintah daerah mengevaluasi penyebab dari memburuknya kinerja satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) selaku pelaksana program dan pengguna anggaran,” katanya di Sampit, Selasa.
Supriadi juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan pengawasan dan mengevaluasi kerja SOPD setia tiga bulan sekali, agar apa yang terjadi pada pada 2018 tidak terulang kembali pada 2019.
Serapan anggaran di tahun anggaran 2018 hanya mencapai 80 persen dari total APBD sebesar Rp1,6 triliun. Buruknya serapan anggaran itu membuat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tinggi dan banyaknya program pembangunan yang tidak terlaksana.
Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab serapan anggaran rendah dan banyaknya program pembangunan di tahun anggaran 2018 yang tidak terlaksana. Dia menilai setidaknya ada tiga faktor penting yang perlu menjadi perhatian serius.
Pertama karena perencanaan pembangunan kurang matang. Kemudian pembagian anggaran terhadap SOPD tidak berdasarkan kemampuan kerja pimpinan SOPD atau lebih mengutamakan unsur kedekatan pimpinan dengan bupati, wakil bupati, serta sekda sehingga mereka mendapat anggaran lebih besar.
Selanjutnya faktor ketiga, yakni ada indikasi sengaja mengada-mengada program pembangunan hanya untuk mencari keuntungan sebesar mungkin dari program itu.
(fi/matakalteng.com)
Discussion about this post