PALANGKA RAYA – Ditengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi tumpuan utama keuangan Kalimantan Tengah. DPRD Kalteng menilai optimalisasi PAD tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Freddy Ering, menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi sektor yang sangat strategis dalam menopang keuangan daerah, seiring menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Freddy, kondisi tersebut memaksa daerah untuk lebih serius mengoptimalkan PAD sebagai sumber utama pendapatan. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah guna mereviu berbagai indikator dan potensi yang bisa diperkuat.
“PAD menjadi andalan utama daerah. Dengan turunnya TKD dan transfer pusat, mau tidak mau kita harus memaksimalkan potensi yang ada,” ujar Freddy, Selasa 10 Februari 2026. Dia menyebutkan, potensi PAD Kalteng berasal dari berbagai sektor, di antaranya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak alat berat, pajak air permukaan, serta sektor lainnya.
Freddy juga mengungkapkan bahwa secara umum PAD Kalteng masih menunjukkan tren yang stabil. Bahkan, pada sejumlah sektor tertentu realisasinya mengalami surplus, sehingga tetap mampu menopang pendapatan daerah meski dukungan pusat berkurang. Terkait capaian tahun 2025, Freddy menyebut realisasi PAD telah mendekati target, yakni sekitar 95 persen.
Sisa sekitar 5 persen belum tercapai karena beberapa sektor masih belum optimal, meskipun ditutupi oleh sektor lain yang surplus. Sementara untuk tahun anggaran 2026, target PAD telah ditetapkan dalam APBD di angka di atas Rp3 triliun.
Angka ini relatif meningkat dibanding tahun sebelumnya, meski kenaikannya tidak terlalu signifikan. “Tahun lalu secara nominal target juga di kisaran Rp3 triliun, tapi setelah skema bagi hasil dengan kabupaten dan kota, realisasi bersihnya sekitar Rp2,6 triliun lebih,” jelasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post