SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong penguatan layanan kesehatan dasar melalui Sosialisasi Penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya daerah dalam mendukung kebijakan nasional transformasi sistem kesehatan yang digagas Kementerian Kesehatan, khususnya pada pilar transformasi pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Umar Kaderi menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan ke depan.
“Kementerian Kesehatan telah mencanangkan enam pilar transformasi kesehatan, dan salah satu pilar utamanya adalah transformasi pelayanan kesehatan primer. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ini merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai layanan kesehatan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup perseorangan, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya, Rabu 11 Februari 2026.
Ia menjelaskan, implementasi ILP diharapkan dapat berjalan efektif sehingga berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Fokus utama dari integrasi pelayanan kesehatan primer meliputi pendekatan siklus hidup sebagai dasar integrasi layanan, mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) agar kondisi kesehatan masyarakat dapat terpantau secara optimal dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Umar Kaderi juga menyoroti peran penting puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer.
Saat ini, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 21 puskesmas yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan dasar. Pada tingkat kelurahan dan desa, pelayanan dilaksanakan melalui puskesmas pembantu (pustu), sementara pada tingkat rukun tetangga atau rukun warga dilakukan melalui posyandu sebagai jejaring puskesmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan baru dalam pelayanan kesehatan kini tidak lagi berfokus pada penyakit atau program tertentu, melainkan berorientasi pada siklus hidup. Pendekatan ini menuntut adanya perubahan cara kerja di puskesmas, jejaring puskesmas, serta posyandu.
“Untuk dapat mengimplementasikan cara kerja yang baru ini, tenaga kesehatan puskesmas perlu diberikan orientasi agar mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup secara terintegrasi dan melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat secara optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, pada tahun 2026 Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan dukungan dari dana hibah Global Fund untuk mendukung implementasi ILP.
Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 84 Tahun 2026, telah ditetapkan beberapa fasilitas kesehatan sebagai pilot project implementasi ILP, yakni Puskesmas Ketapang 2, dua pustu masing-masing Pustu Bangkuang Makmur dan Pustu Telaga Baru, serta 10 posyandu yang berada di wilayah kerja puskesmas tersebut.
“Keberhasilan integrasi pelayanan kesehatan primer tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta partisipasi aktif masyarakat, termasuk peran PKK,”tegasnya.
Puskesmas dinilai memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan masyarakat dan perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar.
“Setiap perangkat memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer. Dengan kolaborasi yang solid dan partisipasi aktif seluruh elemen, kita optimistis integrasi pelayanan kesehatan primer di Kotawaringin Timur dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post