PALANGKA RAYA — DPRD Kalimantan Tengah mengusulkan adanya penunjukan koordinator dari salah satu dinas untuk memperkuat pengawasan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menegaskan pentingnya adanya satu pihak yang jelas bertanggung jawab untuk mengkordinasi BGN di Kalteng.
“Selama ini dinas-dinas terkait belum jelas siapa yang bertanggung jawab. Yang seharusnya mengoordinir adalah BGN di Kalimantan Tengah, tapi karena mereka dianggap vertikal, koordinasinya kadang sulit. Maka harus ada koordinator di sini. Tapi bukan pak Asisten, salah satu dinas bisa ditunjuk sebagai koordinator,” ujar Sugiyarto, kepada awak media, Senin 24 November 2025.
Politisi Gerindra ini menekankan urgensi langkah tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi kasus keracunan maupun menu tidak layak konsumsi. Dia berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah pengamanan agar kasus serupa di daerah lain tidak terjadi di Kalteng. Sugiyarto juga menyoroti keterbatasan jumlah titik dapur SPPG saat ini, yang masih minim di sejumlah kabupaten.
“Beberapa kabupaten, seperti Lamandau, baru memiliki satu titik distribusi. Kota-kota besar juga hanya ada dua atau tiga. Ini harus segera dievaluasi supaya masyarakat bisa menerima manfaat secara langsung,” katanya. Sugiyarto menuturkan, diperlukan rapat khusus yang melibatkan seluruh instansi terkait bersama BGN untuk membahas perihal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalteng.
Penunjukan koordinator diharapkan memudahkan penanganan, koordinasi, dan pelaporan. Kalau ada informasi, kita lapor ke koordinator. Sekarang bingung, siapa yang bertanggung jawab, informasi harus ke mana. Dengan koordinator, hal itu bisa segera ditangani,” pungkas Sugiyarto.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post