PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, Dapil II Kotim dan Seruyan, menyoroti dampak pemangkasan anggaran pembangunan jalan provinsi terhadap kelancaran infrastruktur di daerah.
Dia menyebut, ruas Jalan Cempaga- Mulia-Kampung Melayu sepanjang 125 kilometer yang sejak tahun 2025 diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi, kini menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan.
“Ruas tersebut sudah menjadi kewenangan provinsi, tapi pagu anggarannya dipangkas dari sekitar Rp50 miliar menjadi hanya sekitar Rp4–5 miliar. Padahal masyarakat di sana sangat berharap pembangunan jalan tetap dilanjutkan,” ujarnya, Rabu 19 November 2025.
Menurut Hafid, pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) turut memengaruhi kemampuan daerah dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi. “Pembangunan harus berkelanjutan agar akses masyarakat tidak terganggu. Kalau jalan rusak atau terhenti pembangunannya, otomatis aktivitas ekonomi ikut tersendat,” tegasnya.
Selain masalah jalan, Hafid juga menyoroti masih adanya desa-desa yang belum terlayani jaringan internet (blank spot), meski lokasinya tidak jauh dari pusat kota. “Misalnya di Desa Makati Jaya, jaringan internet masih sangat terbatas. Padahal wilayahnya tidak terlalu jauh dari Sampit,” ungkapnya.
Ia menilai, perbaikan akses jalan dan jaringan komunikasi sangat penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah pedesaan. “Kalau jalan Cempaga-Kampung Melayu dalam kondisi baik, maka pembangunan hingga ke arah Katingan akan lebih mudah. Sekarang daerah itu sebenarnya dekat dengan Sampit, hanya terpisah sungai. Tapi karena tidak ada akses jalan, pertumbuhannya lambat,” jelas Hafid.
Dalam reses tersebut, Hafid juga menerima aspirasi dari warga Desa Rawasari, Kecamatan Pulau Hanaut, yang mengusulkan optimalisasi lahan pertanian sawah seluas sekitar 50 hektare. “Lahan dan tenaga kerja sudah siap, karena mayoritas warga di sana adalah petani. Jadi lebih baik pemerintah mendukung pembukaan lahan di wilayah yang sudah siap, daripada membuka di tempat baru yang belum tentu ada penduduknya,” tuturnya.
Namun, hingga kini, dukungan pemerintah untuk pembukaan lahan tersebut masih terbatas. Hafid berharap pemerintah dapat memperhatikan penyediaan pupuk bersubsidi dan bibit pertanian agar distribusinya tepat sasaran. “Banyak warga juga menanyakan soal bibit sawit, tapi karena programnya belum disiapkan, belum bisa direalisasikan,” tambahnya.
Dia menegaskan, aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian akan diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD agar bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah. “Semua masukan dari masyarakat ini penting untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post