PALANGKA RAYA – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyebut kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga kini belum optimal dan perlu evaluasi mendalam.
Menurut Purdiono, banyak pihak mempertanyakan efektivitas BUMD, apalagi di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami tekanan akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat. “Kalau PAD kita stabil, tentu bisa menutup penurunan transfer pusat. Tapi kalau BUMD tidak memberi kontribusi yang jelas, defisit bisa terjadi dan itu berbahaya untuk pembayaran,” ujarnya, Selasa 26 Agustus 2025.
Dia menegaskan DPRD akan segera memanggil jajaran BUMD dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan mengenai kinerja dan penggunaan penyertaan modal. “Kalau tidak bisa menjadi penyumbang, kenapa harus selalu disubsidi? Kalau beberapa BUMD tidak efektif, lebih baik diserahkan ke swasta saja. Itu lebih jelas,” tegasnya.
Terkait besaran penyertaan modal yang telah digelontorkan, Purdiono mengaku belum mengetahui secara rinci. “Nanti akan kita tanyakan dalam RDP. Saya belum bisa jawab sekarang,” katanya. Selain menyoroti kinerja BUMD, Purdiono juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap tenaga lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk ketua RT.
Dia berharap proses evaluasi tidak hanya berhenti pada laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga menghasilkan kebijakan yang mendorong BUMD menjadi penggerak PAD yang nyata. RDP evaluasi BUMD tersebut rencananya akan dijadwalkan setelah pembahasan APBD, baik perubahan maupun murni, rampung dalam waktu dekat.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post