PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap berkomitmen terhadap penyesuaian anggaran penanganan Coronavirus Desease atau Covid-19. Meski demikian agar tidak berdampak luar biasa terhadap perekonomian daerah, DPRD Kalteng meminta kepada pemerintah untuk tidak lupa terhadap kewajibannya melunasi pembayaran kegiatan multiyear tahap pertama serta pembayaran uang muka tahap kedua.
“Kita tetap berkomitmen untuk anggaran kedaeruratan kesehatan masyarakat. Terlebih untuk penanganan Covid-19 di Bumi Tambun Bungai ini. Tapi perlu diingat pemangkasan itu harus juga memperhatikan hak para pengusaha yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan daerah. Misal multiyears tahap pertama seharusnya sudah bisa dibayarkan atau diselesaikan dan multiyear tahap kedua yang sudah kontrak dan mengerjakan memperoleh hak uang muka,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Demokrat, Heri Santoso dalam rilisnya kepada wartawan Matakalteng, Jumat 24 April 2020, malam.
Pentingnya pelunasan pembayaran itu, karena dalam program pembangunan daerah itu ada hak karyawan, buruh, pembelanjaan yang menopang perputaran ekonomi daerah.
“Jangan sampai pemerintah daerah wanprestasi kepada pihak ketiga/swasta. Itu sangat merugikan pemerintah daerah. Karena itu merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya adalah kegiatan pembangunan pemerintah. Kalau itu hak haknya di hilangkan maka pertumbuhan ekonomi daerah mengalami keterpurukan,” tegas Anggota Komisi III, yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) ini.
(nat/matakalteng.com)
Discussion about this post