PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada pemerintah untuk menempatkan dokter di wilayah pelosok. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak wilayah pelosok Bumi Tambun Bungai yang kekurangan tenaga dokter.
Menurut Anggota DPRD Kalteng Duwel Rawing, sebelumnya pemerintah pusat telah mencanangkan program ‘Nusantara Sehat’, dimana melalui program tersebut pemerintah telah menyiapkan tenaga medis khususnya Dokter yang siap ditempatkan di wilayah pelosok selama beberapa tahun, sembari menunggu pemerintah daerah menyiapkan tenaga dokter yang berasal dari wilayah setempat.
“Memang pemerintah pusat telah mencanangkan program ‘Nusantara Sehat’, dimana melalui program tersebut pemerintah telah menyiapkan tenaga medis khususnya dokter yang siap ditempatkan di wilayah pelosok selama beberapa tahun, sembari menunggu pemerintah daerah menyiapkan tenaga dokter yang berasal dari wilayah setempat. Jadi pemerintah daerah cukup koordinasi dengan pemerintah pusat khususnya instansi terkait yaitu Kementrian Kesehatan (Kemenkes),” kata Duwel, saat di temu wartwan di ruang Komisi, di gedung dewan, Rabu 6 November 2019.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, salah satu alasan kurang berminatnya dokter untuk bertugas di wilayah pelosok adalah fasilitas dan tunjangan yang kurang memadai, sehingga pihak pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi kedua hal tersebut.
“Biasanya, para tenaga medis khususnya dokter, tidak mau ditempatkan di pelosok dikarenakan minimnya fasilitas serta tunjangan yang kurang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi kedua hal tersebut, sehingga para tenaga medis mau bertugas di pelosok,” harap legislator dari PDI Perjuangan ini.
Selain itu, apabila sejumlah unsur seperti fasilitas, gaji dan tunjangan telah terpenuhi tetapi masih enggan ditempatkan di wilayah pelosok, pemerintah disarankan untuk menahan izin praktek maupun mencabut izin praktek dari dokter yang bersangkutan. Karena, hal perlu ada ketegasan dari pemerintah daerah agar tenaga dokter bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah pelosok.
“Salah satu solusi kalau memang tidak mau ditempatkan di wilayah pelosok, cabut saja izin prakteknya atau jangan dikeluarkan izinnya. Intinya, Pemerintah harus mengambil sikap tegas. Jangan sampai tenaga dokter malah menumpuk di wilayah perkotaan, tetapi masyarakat di pelosok tidak bisa mendapat layanan kesehatan secara langsung dari karena selama ini, untuk mendapat layanan kesehatan yang memadai, masyarakat pelosok harus datang jauh-jauh ke Kabupaten,” pungkasnya Ketua Komisi C DPRD Kalteng ini.
(nat/matakalteng.com)
Discussion about this post