KUALA KURUN – DPRD Kabupaten Gumas dapil II, yang mencakup Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing dan Manuhing Raya menyampaikan laporan hasil reses kelompok, di rapat paripurna 3 masa persidangan II tahun sidang 2025.
“Dari reses kelompok, mayoritas usulan prioritas yang disampaikan oleh masyarakat yakni di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian dan perkebunan, serta pariwisata,” kata Juru bicara tim reses kelompok DPRD dapil II Herda, Senin, 10 Maret 2025.
Pada bidang pendidikan, masih ada satu desa yang belum memiliki SD, rumah dinas guru yang belum maksimal, banyak bangunan sekolah kondisinya memprihatinkan, beberapa sekolah sering terendam banjir dan harus direkolasi, banyak guru yang tidak aktif mengajar.
Kemudian bidang infrastruktur yaitu pembangunan ruas jalan dan peningkatan badan jalan, perbaikan drainase, pemasangan siring, bangun baru dan rehab jembatan, penambahan jaringan internet desa, pembangunan sarana keagamaan, serta pemasangan jaringan listrik di empat desa yaitu Bereng Balawan, Tumbang Sepan, Luwuk Kantor, dan Bereng Malaka.
Lalu di bidang kesehatan, masih kurangnya tenaga medis dan penambahan pustu, dan alkes setiap poskesdes yang belum mencukupi. Selanjutnya di bidang pertanian dan perkebunan yakni membuka baru jalan produksi, bantuan bibit sawit, perbaikan irigasi sawah, dan perbaikan jalan menuju embung.
“Kalau bidang pariwisata, masyarakat mengusulkan pemindahan ahli waris Betang Toyoi ke pemerintah daerah untuk penataan, penambahan fasilitas atau bangunan dan jalan wisata Riam Karaha, hingga bantuan alat musik tradisional untuk sanggar seni budaya,” jelasnya.
Dia menuturkan, reses merupakan kegiatan rutin yang dilakukan anggota DPRD, yaitu suatu forum resmi yang digunakan sebagai sarana menyerap aspirasi, usulan ataupun saran dari masyarakat, sehingga diusulkan itu masuk dalam agenda dan program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas.
“Pelaksanaan reses bertujuan menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, mengevaluasi dan sinkronisasi alokasi dana aspirasi dewan, dan monitoring program kerja pemkab dalam APBD kabupaten tahun 2025,” pungkasnya.
(sid/matakalteng)
Discussion about this post