SAMPIT – Persoalan pengolahan sampah dan kebutuhan pembenahan jaringan listrik menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses perorangan anggota DPR RI Komisi XII Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng) di Kecamatan Mentawa Baru (MB) Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng), Sigit K. Yunianto menyampaikan, kegiatan reses dirinya turut dihadiri anggota DPRD kabupaten guna memastikan adanya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan daerah maupun pusat.
“Kalau ada aspirasi dari masyarakat dan itu masih bisa di-handle daerah, ya diselesaikan di daerah. Kalau daerah tidak bisa, baru kita perjuangkan di pusat,” ujar Sigit, Jumat 27 Februari 2026.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Menurutnya, kebijakan sangat bergantung pada regulasi daerah maupun pusat.
“Semuanya tergantung kebijakan daerah dan pusat. Kalau memang itu kewenangan pusat, kita perjuangkan di pusat. Kalau daerah, ya kita dorong di daerah,” tegasnya.
Dalam dialog bersama warga, persoalan pengolahan sampah menjadi salah satu isu utama yang disampaikan masyarakat MB Ketapang. Sigit mengapresiasi keterbukaan warga yang menyampaikan langsung berbagai kebutuhan mendasar di lingkungannya.
“Saya sangat apresiasi masyarakat Kecamatan MB Ketapang. Tadi disampaikan berkaitan dengan pengolahan sampah, memang ini menjadi permasalahan hampir di seluruh daerah, desa-desa dan kelurahan. Hampir semuanya terjadi. Tadi sudah ada gambaran supaya masalah kaitan dengan depo bisa menjadi solusi,” ungkapnya.
Selain persoalan sampah, warga juga menyampaikan kebutuhan pembenahan jaringan listrik di beberapa titik. Menurut Sigit, kebutuhan tersebut relatif bisa ditangani dengan penambahan tiang serta perbaikan jaringan.
“Masalah listrik saya kira hanya perlu beberapa tiang dan pembenahan jaringan. Tadi juga disampaikan masih ada program bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk pemasangan KWH gratis,” jelasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Sigit berharap aspirasi masyarakat MB Ketapang dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, baik di tingkat kabupaten maupun pusat, sehingga persoalan mendasar seperti pengelolaan sampah dan infrastruktur listrik dapat tertangani secara bertahap dan berkelanjutan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post