PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menerima lima unit bus dari kementerian kehutanan yang akan digunakan sebagai rumah sakit keliling untuk memperluas layanan kesehatan hingga ke wilayah pedalaman.
“Lima bus untuk rumah sakit keliling. Ini untuk memback up rumah sakit provinsi yang ada, supaya bisa jemput bola ke pedalaman,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, Jumat 27 Februari 2028. Menurut Gubernur, layanan kesehatan bergerak tersebut dirancang mampu memberikan pelayanan medis langsung di lapangan, termasuk tindakan operasi dengan dukungan dokter spesialis.
“Bisa operasi, kita kirim dokter spesialis ke situ. Supaya mempermudah masyarakat,” katanya. Program tersebut akan direalisasikan melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Kementerian Kehutanan. “Dari Menteri Kehutanan, dari DBH-DR. Ini sebentar lagi direalisasikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah telah menggelar pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan kondisi tata ruang Kalimantan Tengah yang sekitar 81 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, sementara 19 persen sisanya berstatus Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga.
“Dengan kondisi tata ruang seperti ini, pendekatan pembangunan harus disesuaikan. Zona APL sebagai buffer zone sangat vital untuk perlindungan kawasan hutan,” jelasnya. Gubernur juga mengusulkan fleksibilitas penggunaan anggaran pusat, termasuk optimalisasi DBH-DR, untuk mendukung pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan di wilayah penyangga tersebut.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah normalisasi sungai sebagai bagian dari strategi pengendalian tata air. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah banjir saat musim hujan serta menjaga kelembapan lahan gambut saat kemarau guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Merespons paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kementerian menyatakan dukungan terhadap penggunaan DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan dan pelayanan publik, dengan tetap menekankan prinsip keberlanjutan ekosistem serta kolaborasi pusat dan daerah.
Dengan dukungan tersebut, Pemprov Kalteng berharap kehadiran rumah sakit keliling dapat mempercepat pemerataan layanan kesehatan sekaligus memperkuat pembangunan berbasis karakteristik wilayah hutan di Kalimantan Tengah.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post