SAMPIT – Polemik yang sempat menyeret nama Kapolsek Mentaya Hulu akhirnya berbalik arah. Setelah sebelumnya didesak agar dicopot melalui aksi unjuk rasa di depan DPRD Kotim pada Senin (1/9/2025) kini justru gelombang dukungan deras mengalir untuk jajaran Polsek Mentaya Hulu.
Desakan pencopotan itu sebelumnya dilontarkan olehAliansi Kesatuan Rakyat Sipil Kotawaringin Timur (Kotim). Mereka menilai aparat Polsek Mentaya Hulu melakukan tindakan represif terhadap masyarakat dan kuasa hukum saat pengamanan konflik di Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu. Suara serupa juga datang dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, yang menuding adanya sikap arogan aparat ketika menghadapi masyarakat dalam sengketa lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan.
Namun, situasi berbalik ketika dukungan terhadap kepolisian justru bermunculan. Para pemuda pemudi di Kelurahan Kuala Kuayan bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat secara terbuka menyatakan sikap mereka mendukung penuh langkah tegas Polsek Mentaya Hulu.
Mereka menegaskan, tindakan tegas aparat sangat dibutuhkan dalam memberantas praktik premanisme yang kerap meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu dan Bukit Santuai.
“Saya tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Pematang, ketua Majelis kelompok agama Hindu Kaharingan dan wakil ketua resort Hindu Kaharingan kecamatan Mentaya Hulu dengan ini kami menyatakan sikap kami gabungan masyarakat yang ada di kecamatan Mentaya Hulu dan kecamatan bukit Santuai mendukung aparat kepolisian dalam menindak tegas aksi premanisme. Kami juga mendukung langkah Kapolsek Mentaya Hulu dalam menjaga Harkamtibmas agar wilayah tetap aman dan kondusif. Semoga aparat kepolisian, khususnya Bapak Kapolsek Mentaya Hulu, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa,” ucap Tarang salah satu tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama Hindu Kaharingan setempat dalam pernyataan sikapnya dalam video yang beredar.
Dukungan ini juga tidak hanya berbentuk pernyataan, tetapi turut disebarkan melalui sejumlah video pernyataan sikap dari pemuda dan tokoh masyarakat. Mereka kompak mendesak agar aparat tetap konsisten menjaga keamanan tanpa terpengaruh desakan kelompok tertentu.
Masyarakat menilai, keberadaan premanisme bukan hanya merusak rasa aman warga, tetapi juga mengancam stabilitas daerah. Karena itu, mereka mendorong agar aparat hukum semakin tegas dalam menindak pelaku-pelaku yang meresahkan.
(gus/matakalteng)
Discussion about this post