SAMPIT – Dua sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menunjukkan capaian yang bertolak belakang sepanjang Tahun Anggaran 2025. Di satu sisi, retribusi daerah melampaui target hingga 895,66 persen, namun di sisi lain realisasi pajak daerah hanya mencapai 59,33 persen dari target yang ditetapkan.
Kondisi tersebut terungkap dalam pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Bupati Kotim Halikinnor pada Rapat Paripurna DPRD Kotim, Senin, 22 Juni 2026.
“Realisasi pajak daerah sebesar Rp183.123.901.755 dengan persentase 59,33 persen dari target sebesar Rp308.637.728.000,” ungkap Halikinnor, Selasa 23 Juni 2026.
Sementara itu, retribusi daerah justru mencatat kinerja yang jauh melampaui ekspektasi. Dari target Rp17,2 miliar, realisasi yang berhasil dibukukan mencapai Rp154,1 miliar atau setara 895,66 persen.
Perbedaan capaian yang cukup mencolok tersebut menjadi salah satu gambaran dinamika pendapatan daerah selama tahun anggaran 2025. Di tengah tantangan ekonomi yang masih dipengaruhi kondisi nasional maupun global, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas penerimaan daerah.
Selain pajak dan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp4,9 miliar atau 96,66 persen dari target. Sedangkan lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar Rp35,5 miliar atau 22,49 persen dari target yang ditetapkan.
“Secara keseluruhan, PAD Kotim tahun 2025 mencapai Rp377,7 miliar atau 77,28 persen dari target Rp488,8 miliar,”sebutnya.
Halikinnor menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pendapatan daerah. Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“UU HKPD merupakan tantangan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan desentralisasi fiskal daerah, perbaikan kualitas layanan publik dan memeratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan akan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post