SAMPIT – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menyusun langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan, menyusul prediksi musim kemarau ekstrem tahun ini.
“Berdasarkan ramalan BMKG, kemarau tahun ini diperkirakan menjadi yang terpanas dalam 30 tahun terakhir dan berlangsung sekitar 4 sampai 6 bulan. Biasanya hanya 1 sampai 2 bulan,” ujarnya, Selasa 21 April 2026.
Ia menegaskan, kondisi tersebut harus disikapi serius dengan perencanaan matang, mulai dari penyusunan rencana aksi, kesiapan personel, hingga penganggaran di masing-masing OPD agar daerah tidak gagap saat menghadapi bencana.
“Kita sudah rapatkan agar semua OPD menyiapkan rencana aksi dan kebutuhan anggaran. Jadi ketika menghadapi kondisi itu, kita sudah siap dengan segala kemampuan yang ada,” tegasnya.
Halikinnor juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, langkah pencegahan dini sangat menentukan dalam menghindari kebakaran besar.
“Kalau ada api kecil, tolong segera dipadamkan. Jangan menunggu membesar karena akan sulit dikendalikan, apalagi wilayah kita ini banyak lahan gambut,” katanya.
Ia menjelaskan, karakteristik lahan gambut di Kotim membuat proses pemadaman kebakaran menjadi jauh lebih sulit, terlebih jika terjadi di wilayah terpencil yang sulit dijangkau dengan keterbatasan personel dan peralatan.
“Kalau sudah terbakar di lahan gambut, memadamkannya tidak mudah, apalagi di daerah yang jauh dari akses,” jelasnya.
Selain ancaman karhutla, Bupati juga menyoroti potensi kekeringan dan krisis air bersih, khususnya di wilayah selatan Kotim. Ia menyebut, berkurangnya curah hujan akan berdampak langsung pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Di wilayah selatan, banyak masyarakat bergantung pada air hujan. Sementara air sungai di sana bercampur air laut sehingga rasanya payau dan tidak layak digunakan,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah berencana menyiapkan suplai air bersih dari wilayah Sampit ke daerah terdampak.
“Ini yang harus kita siapkan sejak sekarang, agar masyarakat tidak kesulitan air bersih saat kemarau panjang,” tambahnya.
Di sektor pertanian, Halikinnor mengakui dampak kemarau terhadap produksi tidak bisa dihindari. Namun, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan langkah antisipasi dengan mendorong penanaman komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
“Penurunan produksi pasti ada, tapi harapan kita tidak signifikan karena sudah ada antisipasi dari kementerian dengan komoditas unggulan yang tahan kemarau,” katanya.
Ia pun kembali mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama menghadapi potensi bencana ini dengan kesiapsiagaan dan kepedulian.
“Dampaknya bukan hanya satu dua orang, tapi semua akan merasakan. Jadi ini tanggung jawab bersama,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post