SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana mempercepat pembahasan perubahan APBD sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau ekstrem yang berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan persoalan air bersih menjadi titik rawan utama di sejumlah wilayah.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menegaskan hasil rapat bersama OPD teknis menunjukkan perlunya langkah cepat, termasuk kemungkinan penyesuaian anggaran untuk menghadapi kondisi darurat.
“Teman-teman OPD teknis terkait kebencanaan menyampaikan rencana aksi, ada yang sudah terprogram dalam belanja masing-masing OPD, tapi dimungkinkan ada belanja-belanja lain dalam posisi darurat. Mudah-mudahan angka itu reliabel sehingga upaya yang dilakukan benar-benar untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan,” ujarnya, Selasa 21 April 2026.
Ia mengungkapkan, persoalan paling mendesak saat ini adalah distribusi air bersih yang menjadi kebutuhan fundamental masyarakat, terutama di wilayah selatan Kotim. Keterbatasan daya tampung air hujan warga menjadi kendala serius, terlebih bagi masyarakat kurang mampu.
“Kesulitan terbesar itu distribusi air bersih karena ini tidak bisa tergantikan. Di wilayah selatan, air hujan biasanya hanya bertahan 10 sampai 14 hari, tergantung kemampuan masing-masing rumah tangga, sementara banyak masyarakat yang kurang mampu,” ungkapnya.
Selain itu, kondisi di Parenggean turut menjadi perhatian karena debit air embung mulai menurun dan memicu keluhan air PDAM yang keruh. Pemerintah daerah berharap ada langkah tambahan dari pihak terkait, termasuk rencana pemasangan hidran di Sungai Ijum untuk mendukung distribusi air ke wilayah selatan, khususnya Kecamatan Teluk Sampit.
Multazam juga menyebut potensi gangguan serupa dapat terjadi di wilayah Ramban dan kemungkinan meluas ke Kecamatan MB Ketapang dan Baamang.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan momentum hujan yang masih terjadi dengan menampung air sebanyak mungkin sebagai langkah antisipasi mandiri.
Di sisi lain, percepatan pembahasan perubahan APBD dinilai krusial untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan, termasuk normalisasi saluran pertanian yang mengalami pendangkalan serta penguatan infrastruktur air.
“Pak Bupati meminta setiap OPD teknis menyusun anggaran karena dimungkinkan adanya percepatan perubahan APBD. BKD akan berkoordinasi dengan Pj Sekda untuk skema percepatan tersebut,” jelasnya.
BPBD juga telah melakukan pemetaan lapangan, di mana sejumlah drainase di wilayah utara dilaporkan mulai mengering, bahkan sumber air yang biasa dimanfaatkan untuk pemadaman kini tidak lagi tersedia. Koordinasi dengan Dinas PUPR pun telah dilakukan untuk memastikan kesiapan alat dan dukungan dalam kondisi darurat.
Meski status saat ini masih siaga darurat, BPBD memastikan kesiapan jika sewaktu-waktu harus meningkat ke tanggap darurat, dengan catatan penetapannya tetap mengacu pada parameter yang telah ditentukan, seperti peningkatan hotspot dan penurunan muka air tanah.
Multazam menambahkan, hujan yang terjadi belakangan ini bersifat lokal dan berdurasi pendek, yang justru menjadi indikasi peralihan musim menuju kemarau. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal awal meningkatnya potensi karhutla dan kekeringan di Kotim.
“Hujan yang terjadi sekarang sifatnya lokal dan singkat, ini tanda peralihan musim. Kita harus waspada karena potensi kebakaran mulai meningkat,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post