SAMPIT — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Umar Kaderi menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah strategis agar sektor pertanian dan perikanan tetap berjalan di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat.
“Kenaikan BBM ini juga tentu memberikan dampak pada para petani di wilayah Kotim, jadi semua sektor akan berdampak, baik sektor transportasi, usaha-usaha dan petani. Itu akan kami diskusikan dengan teman-teman OPD terkait bagaimana walaupun ada kenaikan, bagaimana nelayan serta petani kita tetap bisa jalan dan tetap bisa menghasilkan panen ikan yang bisa dijual ke masyarakat,” ujar Umar Kaderi, Senin 20 April 2026.
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM tidak hanya mempengaruhi biaya transportasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap biaya produksi para petani dan nelayan, mulai dari operasional alat, distribusi hasil panen, hingga pemasaran. Kondisi ini berpotensi menekan produktivitas jika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin situasi tersebut menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk melaut.
“Kami tidak berharap untuk kenaikan harga BBM ini nelayan tidak bisa mendapatkan BBM sehingga mereka tidak bisa melaut dan berdampak pada perdagangan ikan yang ada di Kabupaten Kotim,” tegasnya.
Lebih lanjut, Umar menyebutkan bahwa Pemkab Kotim akan melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas sektor riil.
Upaya tersebut meliputi pengawasan distribusi BBM, menjaga ketersediaan pasokan, hingga menyusun program yang dapat membantu meringankan beban operasional para pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan.
Langkah ini dinilai penting mengingat Kotim memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Jika sektor ini terganggu, maka akan berdampak pada ketersediaan pangan dan perputaran ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
“Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memastikan distribusi BBM tetap lancar di lapangan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memperparah kondisi,”ujarnya.
Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemkab Kotim berharap para petani tetap dapat bercocok tanam dan nelayan terus melaut, sehingga produksi pangan dan hasil perikanan tetap terjaga serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga energi.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post