SAMPIT — Camat Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M. Jais menegaskan bahwa genangan air yang terjadi di kawasan Pasar Parenggean disebabkan oleh kondisi drainase yang tersumbat, ditambah curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa jam.
“Biasanya Kecamatan Parenggean itu daerah bukit, kalau pasar memang agak di bawah. Tadi malam hujan cukup lebat sekitar 3 sampai 4 jam, sehingga air dari atas bukit turun, ditambah lagi drainase yang tersumbat. Ini bukan banjir dari sungai, hanya genangan sementara,” ujar M. Jais, Senin 20 April 2026.
Ia menjelaskan, genangan yang terjadi tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 20 sentimeter dan berlangsung selama 3 hingga 4 jam sebelum akhirnya surut. Selain itu, tidak ada laporan air masuk ke rumah maupun toko warga di sekitar pasar.
“Genangan paling sekitar 20 cm dan hari ini sudah surut. Tidak ada yang masuk ke rumah atau toko warga, hanya genangan sementara di sekitar pasar,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu penyebab utama tersumbatnya drainase adalah aktivitas masyarakat di kawasan pasar yang kurang tertib, seperti menutup saluran parit dengan papan untuk keperluan kios.
“Memang selama ini kita sudah lakukan gotong royong bersama lurah, RT, dan RW. Tapi di pasar itu ada kios-kios yang menutup lubang parit dengan papan, itu yang menghambat aliran air. Kadang masyarakat sendiri kurang tertib,” tegasnya.
Pihak kecamatan, lanjutnya, terus berupaya melakukan penanganan secara swadaya dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat hingga forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkopimcam).
“Kami rutin gotong royong, biasanya setiap hari Jumat. Bahkan kami juga sudah bentuk panitia kebersihan di kecamatan. Ini tanggung jawab bersama,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga menggandeng damang adat untuk memperkuat kesadaran masyarakat melalui pendekatan hukum adat. Bahkan, rencana kerja sama formal dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) tengah disiapkan.
“Kemarin kami sudah sosialisasi bersama lurah dan damang. Nanti akan kita buat semacam MoU antara damang adat dengan kelurahan yang diketahui camat, agar masyarakat lebih tertib terutama soal sampah,” tambahnya.
Untuk penanganan sampah, pemerintah kecamatan telah menyiapkan lahan seluas 4 hektare sebagai lokasi pembuangan. Namun, pengelolaannya belum maksimal akibat keterbatasan anggaran.
“Kami sudah siapkan lahan 4 hektare untuk lokasi sampah, jalan ke sana juga sudah kita timbun. Tapi memang belum maksimal karena efisiensi anggaran. Kami juga bekerja sama dengan perusahaan melalui CSR,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama ini perbaikan infrastruktur seperti drainase dan jalan masih dilakukan secara swadaya karena belum adanya alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah.
“Drainase memang belum ada perbaikan dari pemerintah karena anggaran terbatas. Jadi kami lakukan swadaya bersama masyarakat, termasuk pengecoran jalan yang rusak dan penimbunan dengan bauksit,” katanya.
Upaya perbaikan tersebut bahkan telah dilakukan di sejumlah titik, mulai dari Simpang Desa Bajarau hingga kawasan Parenggean dengan dukungan pihak perusahaan sekitar.
M. Jais optimistis, meski dengan keterbatasan, penanganan masalah genangan ini dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi semua pihak.
“Kami akan terus berupaya bersama forkopimcam, lurah dan masyarakat. Keterbatasan bukan masalah selama kita koordinasi dengan baik, termasuk dengan pihak ketiga,” tandasnya.
Ia juga menegaskan akan terus melakukan evaluasi dengan meminta lurah dan jajaran terkait untuk mengecek kembali saluran drainase yang tersumbat agar kejadian serupa bisa diminimalisir ke depan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post