SAMPIT – Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rihel, resmi menerima serah terima jabatan dari Wim Reinardt Kalawa Benung pada 20 November 2025.
Setelah ditunjuk menggantikan Wim pasca pembatalan SK pengangkatan, Rihel langsung menegaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan inventarisasi seluruh permasalahan dan program yang belum terselesaikan di Disbudpar.
“Untuk hari ini serah terima jabatan antara saya dengan Pak Wim. Ke depan, program-program kegiatan yang belum dijalankan atau belum selesai nanti akan kita segera tindak lanjuti. Kita inventarisir dulu masalah-masalah apa yang belum terselesaikan, apakah terkait administrasi keuangan atau kelengkapan berkas,” ujar Rihel, Kamis 20 November 2025.
Ia menyebut, serapan anggaran Disbudpar sebelumnya terbilang rendah sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada hambatan yang berlarut-larut. Selain itu, sejumlah kegiatan besar sudah menunggu untuk dilaksanakan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Akan ada beberapa program yang harus dijalankan seperti Festival Isen Mulang dan Habaring Hurung. Itu yang akan kita lakukan ke depan,” tegasnya.
Rihel juga menekankan pentingnya pemetaan ulang seluruh kewenangan Disbudpar, mulai dari pengelolaan destinasi wisata hingga aset daerah.
“Kita akan inventarisasi apa saja yang menjadi kewenangan Disbudpar seperti wisata Ujung Pandaran, museum, Rumah Betang Tumbang Gagu, serta aset-aset lain. Kita harus tahu dulu kondisinya agar tidak salah dalam mengambil langkah,” terangnya.
Ia menuturkan bahwa koordinasi internal menjadi kunci agar percepatan penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat. Setiap bidang, termasuk para kepala subbagian, diminta membuat daftar pekerjaan yang sudah dan belum terselesaikan.
“Supaya nanti memudahkan dalam mengerjakan tugas. Kalau tidak kita lakukan, nanti akan bias apa yang harus kita kerjakan. Dengan komunikasi dan koordinasi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, jumlah pegawai Disbudpar yang hanya sekitar 27 orang membuat Rihel meminta seluruh staf kompak dan saling mendukung. Apalagi saat ini kondisi anggaran di akhir tahun sudah menipis, namun ia memastikan kegiatan tetap berjalan semaksimal mungkin.
“Walaupun kondisi keuangan menipis, bukan berarti kegiatan langsung tidak ada. Kita tetap upayakan agar program berjalan,” katanya.
Terkait pengembangan Pulau Hanibung di Kecamatan Kota Besi, yang menjadi salah satu harapan besar Bupati, Rihel menegaskan bahwa meski anggaran belum memungkinkan di tahun 2026, langkah persiapan tetap dilakukan.
“Itu merupakan kewenangan kita. Paling tidak nantinya kita membuat spanduk, baliho, dan perencanaannya. Mau dijadikan apa, kebutuhannya apa. Kalau terkait pelabuhan, tentu harus komunikasi dengan Dinas Perhubungan, sementara Disbudpar menyiapkan bagian lainnya,” ujarnya.
Ia berharap, dengan langkah awal berupa inventarisasi, koordinasi, serta penataan internal, seluruh program yang telah dijalankan sebelumnya dapat diteruskan tanpa kendala.
“Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan sebelumnya bisa kita selesaikan dan dilanjutkan bersama-sama,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post