SAMPIT – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah turut berdampak pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tak terkecuali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Namun demikian, Kepala Disdukcapil Kotim, Agus Tripurna Tangkasiang, menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama, meskipun dengan keterbatasan dana operasional.
“Efisiensi anggaran semua OPD itu memang berpengaruh, tapi kami mempunyai komitmen bahwa seberapapun dananya, apapun yang diberikan oleh pemerintah, kegiatan tetap kami laksanakan. Hanya porsinya nanti, terutama untuk kegiatan jemput bola, mungkin akan sedikit berkurang,” jelas Agus, Rabu 12 November 2025.
Menurutnya, kegiatan jemput bola seperti pelayanan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan di lapangan membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, sehingga dengan adanya efisiensi, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Kalau untuk perjalanan pengambilan blangko ke luar daerah, kami akan atur jadwalnya. Misalnya, dalam setahun itu di bulan apa saja dan berapa kali dilakukan, agar tetap efisien tapi pelayanan tetap berjalan,” ujarnya.
Agus menerangkan bahwa dalam proses distribusi blangko, setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah umumnya mengambil jatah langsung ke Jakarta.
Namun bagi daerah yang dananya terbatas, Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah turut membantu dengan mendistribusikan blangko tersebut ke kabupaten dan kota, termasuk Kotim.
“Untuk tahun 2025 ini, kami menerima sekitar 6.000 blangko bantuan dari Disdukcapil Provinsi. Mereka mengambil ke pusat dan mendistribusikannya ke kabupaten/kota, termasuk ke Kotawaringin Timur,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Disdukcapil Kotim, kata Agus, akan terus menjaga kualitas pelayanan agar masyarakat tetap bisa mengurus dokumen kependudukan dengan mudah.
“Efisiensi memang dilakukan, tapi layanan tetap kami kedepankan. Tidak boleh sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post