SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor kembali menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting harus menjadi prioritas lintas sektor dan lintas wilayah. Menurutnya, kedua isu ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi tanggung jawab kolektif yang harus ditangani secara serius, terukur, dan terarah.
“Untuk kemiskinan, kita tidak hanya bicara soal bantuan sosial, tapi juga pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal,” tegas Halikinnor dalam rapat koordinasi pemerintah daerah, Rabu 4 Juni 2025. Dia menegaskan bahwa pendekatan sektoral yang parsial tidak akan cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Dibutuhkan kolaborasi antar OPD, keterlibatan sektor swasta, serta pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, utamanya di pedesaan. Terkait stunting, Halikinnor mengingatkan bahwa intervensi harus dijalankan secara konvergen, artinya terpadu dan saling melengkapi. “Kita harus pastikan bahwa intervensi spesifik seperti gizi dan kesehatan ibu-anak, serta intervensi sensitif seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan dilaksanakan bersama dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dirinya meminta kepada para camat dan kepala perangkat daerah terkait agar secara aktif memantau pelaksanaan dan capaian intervensi tersebut, bukan hanya menunggu laporan dari bawah. “Jangan anggap remeh. Ini soal masa depan generasi Kotim. Kalau kita lengah hari ini, kita menyiapkan kegagalan jangka panjang,” tegas Halikinnor.
Dengan tahun 2024 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2021–2026, ia juga meminta agar semua upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh perencanaan pembangunan. Target bukan hanya serapan anggaran, tetapi dampak nyata di tengah masyarakat.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post