SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor sampaikan tiga buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kotim dalam rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat.
“Yang pertama yaitu Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kedua Tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, ketiga Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng,” sebut Halikinnor, Senin 27 Februari 2023.
Dijelaskannya, terkait pajak dan retribusi daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah salah satunya adalah dalam hal pengelolaan keuangan dengan memberikan kewenangan pemungutan daerah dan retribusi daerah.
“Ini juga sebagai sumber penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah yang bertujuan memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Lanjutnya, dengan ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Kotim Nomor 5 Tahun 2018 dan Nomor 6 tahun 2001 harus segera dilakukan penyesuaian.
Juga berdasarkan pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan daerah harus mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah dengan jangka waktu penyesuaian paling lama 2 tahun semenjak UU ini ditetapkan yang akan jatuh pada tanggal 5 Januari 2024.
“Berdasarkan beberapa hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, agar daerah mempunyai kewenangan dan landasan hukum dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kotim,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post