KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam program 3 juta rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual, Senin 20 April 2026 pagi.
Kegiatan yang dipimpin oleh Kemendagri tersebut diikuti jajaran Pemkab Kapuas dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai, Kepala BPS Kabupaten Kapuas Ahmad Nasrullah, perwakilan Bulog, serta sejumlah perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
Dalam rakor tersebut, dipaparkan fluktuasi harga komoditas secara nasional, di mana untuk wilayah Kalimantan Tengah terpantau beberapa komoditas mengalami perubahan harga yang memerlukan perhatian serius seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah.
Wakil Bupati Kapuas Dodo menekankan pentingnya akurasi data dan sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah. Ia menginstruksikan perangkat daerah terkait bersama BPS untuk menyelaraskan data agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Sebagai langkah nyata, pemerintah daerah menjadwalkan survei bersama ke pasar-pasar untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
“Kita ingin ke depan pemerintah daerah bisa bersinergi dengan Bulog dan BPS agar kita ada satu bahasa dalam data. Terkait pasokan pangan, publikasi informasi mengenai stok dan pemasarannya sangat penting dilakukan agar Kabupaten Kapuas sebagai lumbung pangan tidak hanya mencukupi kebutuhan internal, tetapi juga mampu menjual komoditasnya ke daerah lain,” ujar Dodo.
Menyambung hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai menginstruksikan kepada perangkat daerah teknis untuk tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memberikan solusi intervensi yang nyata. Ia mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi menghambat produksi pertanian.
“Saya menggerakkan semangat para kepala perangkat daerah beserta jajarannya untuk bergerak. Kita berharap data dari BPS ini bisa terkoreksi dengan adanya intervensi dari pemerintah daerah, sehingga fluktuasi harga tidak melonjak naik. Dinas terkait harus memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya petani, melalui upaya-upaya konkret agar hasil produksi tetap terjaga,” tegas Usis I. Sangkai.
Selain pengendalian inflasi, pertemuan tersebut juga membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah serta percepatan sertifikasi jaminan produk halal bagi pelaku usaha di daerah. Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus mawas diri dan proaktif dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung program pemerintah pusat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas.
(angga/matakalteng)
Discussion about this post