KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kusmiatie, memimpin kegiatan Ekspose Laporan Pendahuluan Kajian Penyusunan Integrasi Ketahanan Pangan untuk Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan Rencana Aksi Stunting, yang berlangsung di Aula Bapperida, Jumat 26 September 2025.
Hadir pada kegiatan itu, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Kapuas, Tim Konsultan dan Para Camat di Kabupaten Kapuas. Dalam kesempatan tersebut, Kusmiatie membacakan sambutan Bupati Kapuas yang menekankan bahwa pembangunan IKN Nusantara terbagi dalam empat tahapan, dimulai dari tahun 2022 hingga 2045.
Pada tahun pertama, telah terjadi migrasi penduduk ke wilayah Kalimantan Timur, yang diawali dari perpindahan pekerja di sektor produksi, perdagangan, akomodasi, jasa-jasa, dan ketahanan pangan. Mereka disebut sebagai penduduk pelopor.
“Saat ini hampir setengah juta jiwa di wilayah IKN yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya, baik dari akses ketersediaan, keterjangkauan, maupun ketahanan pangan. Dengan percepatan jumlah penduduk, wajar bila terjadi tekanan terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pemukiman, energi, dan kebutuhan dasar lainnya,” ucap Kusmiatie membacakan sambutan Bupati.
Dirinya juga menekankan pentingnya pemenuhan aspek ketersediaan pangan yang sejalan dengan rasio konsumsi normatif per kapita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjutnya, mulai memetakan daerah-daerah strategis dan potensial sebagai penyangga IKN Nusantara, mengingat tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri oleh IKN.
“Provinsi Kalimantan Tengah memiliki banyak keunggulan, baik dari sektor pertanian, perikanan maupun sektor lainnya, yang didukung letak geografis serta sumber daya alam. Hal yang perlu dikuatkan adalah penyediaan infrastruktur yang memadai,” lanjutnya.
Dalam sambutan itu, Kusmiatie juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi kebijakan terkait pembangunan kawasan produksi pangan nasional.
Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan di antaranya Pada 28 Agustus 2024, Menteri Pertanian RI bersama Gubernur Kalimantan Tengah meninjau pengembangan Food Estate di Desa Bentuk Jaya A5 Dadahup, Menteri Pertanian menyampaikan pengembangan padi di Kalimantan Tengah seluas 500 ribu hektare, Gubernur Kalimantan Tengah menyatakan optimisme rencana pemerintah pusat dalam mewujudkan lumbung pangan nasional yang masuk dalam RPJMD Provinsi Kalteng.
Dalam hal ini juga, Presiden RI menginstruksikan pencetakan sawah seluas 150 ribu hektare di Kalteng pada tahun 2025, Proyek lumbung pangan nasional merupakan kolaborasi lintas kementerian dalam rangka mengantisipasi potensi krisis pangan di Indonesia.
Untuk Kabupaten Kapuas, pembangunan kawasan pangan nasional menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hal ini juga sekaligus menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan stunting, yang erat kaitannya dengan kualitas gizi dan akses pangan masyarakat.
“Fenomena stunting dapat menurunkan produktivitas dan memperparah kemiskinan. Oleh karena itu, upaya mengatasi kemiskinan dan stunting harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Program kawasan produksi pangan terintegrasi yang melibatkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan adalah langkah nyata untuk meningkatkan ketersediaan pangan, stabilitas, serta konsumsi pangan yang sehat dan bervariasi,” tegasnya.
Di akhir sambutan, dirinya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. “Kabupaten Kapuas adalah salah satu penyangga IKN. Mari kita sama-sama memperjuangkan daerah kita agar sektor pertanian dan pangan semakin meningkat,” pungkasnya. Kegiatan dilanjutkan paparan dari tim konsultan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta rapat.
(Angga/matakalteng)
Discussion about this post