PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya langkah konkret di lapangan untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, di tengah dinamika kenaikan harga BBM hingga LPG dan distribusi yang masih menjadi tantangan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyatakan pengawasan langsung melalui inspeksi mendadak (sidak) menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi riil di lapangan. “Meski sudah ada sistem pemantauan seperti SKP2P dengan petugas enumerator, pengawasan langsung tetap diperlukan agar data lebih akurat,” ujarnya, Jumat 8 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pengendalian harga, khususnya sembilan bahan pokok, dilakukan melalui beberapa langkah utama. Diantaranya sidak pasar secara rutin, pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bulog, pedagang, hingga distributor.
Selain itu, persoalan distribusi juga menjadi perhatian, termasuk ketersediaan LPG yang belakangan memicu antrean di sejumlah wilayah. Kenaikan harga LPG 5,5 kilogram yang mencapai sekitar Rp107 ribu turut menjadi sorotan dan perlu ditelusuri penyebabnya. Menurut Yuas, faktor global seperti kondisi ekonomi dunia dan konflik internasional turut memengaruhi harga.
Namun demikian, pemerintah daerah tetap harus menyiapkan langkah antisipatif. “Karena itu diperlukan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah,” katanya. Ia menegaskan, peran TPID menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga di daerah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi secara nasional. “Peran TPID sangat penting karena menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi secara nasional.” Pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post