PALANGKA RAYA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan capaian positif dari sisi pendapatan, meski masih menghadapi tekanan pada beberapa komponen belanja dan transfer ke daerah.
Herry menyampaikan, hingga 31 Desember 2025, kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah mencapai Rp9.838,64 miliar atau 112,32 persen dari target. Capaian ini tumbuh Rp470,99 miliar atau 5,03 persen secara tahunan (year on year/yoy). “Pertumbuhan pendapatan ini terutama ditopang oleh kenaikan penerimaan Pajak Dalam Negeri yang tumbuh 11,66 persen yoy, didorong oleh peningkatan PPh Non Migas dan pajak lainnya,” ujar Herry, Sabtu 7 Februari 2026.
Selain itu, penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional juga mencatatkan kinerja positif sebesar Rp335,54 miliar atau tumbuh 78,61 persen yoy. Kenaikan ini terutama berasal dari Bea Keluar yang tumbuh Rp334,52 miliar atau 78,95 persen yoy, bahkan telah mencapai 671,56 persen dari target Bea Keluar Tahun 2025.
“Komoditas utama Bea Keluar berasal dari minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar 92,21 persen serta didukung komoditas kayu sebesar 7,79 persen. Kinerja ini dipengaruhi oleh harga referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal 2025,” jelasnya. Pada Desember 2025, Harga Referensi CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan tercatat sebesar 926,14 dolar AS per metrik ton.
Secara kumulatif Januari–Desember 2025, harga referensi CPO tumbuh 10,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kinerja mencapai 162,70 persen dari target, namun mengalami kontraksi 22,06 persen yoy. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan PNBP lainnya sebesar 23,28 persen yoy dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang turun 19,21 persen yoy.
“Penurunan PNBP lainnya disebabkan belum tercapainya target pada sebagian besar satuan kerja, sementara PNBP BLU dipengaruhi belum optimalnya pendapatan Universitas Kesehatan Palangka Raya yang baru mencapai 61,05 persen dari target,” ungkap Herry. Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi Belanja APBN Kalimantan Tengah hingga akhir 2025 mencapai Rp32.572,55 miliar atau 94,70 persen dari pagu, tumbuh Rp1.129,21 miliar atau 3,59 persen yoy.
Belanja tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.651,58 miliar dan realisasi Rp8.465,23 miliar atau 87,71 persen. Belanja K/L tumbuh signifikan sebesar 16,31 persen yoy, terutama dipengaruhi oleh pembukaan blokir belanja serta penyelesaian kontrak di akhir tahun.
“Peningkatan belanja K/L didorong oleh kenaikan belanja barang sebesar 18,47 persen, belanja modal 20,10 persen, dan bantuan sosial 20,04 persen,” jelasnya. Belanja K/L tersebut sebagian besar dirasakan langsung oleh masyarakat, antara lain melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 31 Desember 2025 telah mengoperasikan 67 SPPG aktif, menyerap 2.554 tenaga kerja, melibatkan 406 pemasok, dan melayani 186.711 penerima manfaat dari berbagai kelompok.
Selain itu, belanja pendidikan terealisasi Rp399,15 miliar atau 93,74 persen dari pagu, belanja kesehatan Rp128,31 miliar atau 78,28 persen dari pagu, serta belanja infrastruktur mencapai Rp2,30 triliun atau 94,24 persen dari pagu, termasuk untuk optimalisasi lahan dan cetak sawah. Disisi lain, penyaluran Belanja Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp24.107,33 miliar, namun mengalami kontraksi 0,24 persen yoy.
Penurunan ini terutama dipengaruhi kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang berdampak signifikan pada kontraksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 70,26 persen yoy. “Penurunan juga terjadi pada DAU karena tidak adanya penyaluran DAU Bidang Pekerjaan Umum pada 2025, serta Dana Desa yang terkontraksi akibat pemblokiran non-earmark tahap II,” tutup Herry.
Meski demikian, belanja TKD tetap diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, bantuan pangan, pengentasan stunting, padat karya, hingga adaptasi perubahan iklim.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post