PALANGKA RAYA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat ketahanan masyarakat di berbagai aspek. Melalui berbagai program strategis, DPMD Kalteng berkomitmen untuk memastikan masyarakat memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks.
Kepala Dinas PMD Kalteng, H Aryawan, SIP, MIP, menegaskan bahwa pembangunan sosial yang inklusif menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan masyarakat. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.
“Ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai, mereka akan lebih siap menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana alam,” ujar Aryawan, Jumat 21 Februari 2025.
Selain itu, ketahanan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan zaman. Masyarakat yang memiliki daya beli stabil serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi dinilai lebih tangguh dalam menghadapi krisis finansial.
“Inovasi dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat memperkuat komunitas serta menciptakan ketahanan finansial yang lebih baik,” tambahnya.
Ketahanan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Aryawan mengungkapkan pentingnya upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mitigasi risiko bencana sebagai bagian dari strategi penguatan masyarakat. Ia menekankan bahwa membangun ketahanan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar solusi yang diterapkan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Ketahanan masyarakat adalah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Masyarakat yang kuat, berdaya, dan saling mendukung adalah fondasi bagi Kalimantan Tengah yang lebih tangguh,” tegasnya.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Dinas PMD Kalteng telah menginisiasi berbagai program strategis. Salah satunya adalah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Masyarakat yang rencananya akan digelar pada 2025. FGD ini bertujuan untuk menghimpun data serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menyelaraskan perencanaan pembangunan desa serta mengidentifikasi potensi dan risiko bencana, sehingga langkah mitigasi bisa lebih efektif.
“Diskusi ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan desa serta mengidentifikasi potensi dan risiko bencana, sehingga langkah mitigasi bisa lebih efektif,” pungkas Aryawan.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post