PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil menunjukkan performa terbaik dalam menjaga inflasi di wilayahnya, dengan mencatat peringkat 10 besar inflasi terendah di Indonesia. Sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga dan inflasi di wilayahnya, Pemprov Kalteng terus melakukan berbagai macam cara, antara lain melalui pelaksanaan pasar murah, pasar penyeimbang, dan gerakan tanam.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan bahwa Provinsi Kalteng berupaya untuk mempertahankan inflasi dengan mengambil arahan dari pusat serta arahan dari Gubernur Kalteng. “Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang dilaksanakan secara terus-menerus, selain itu, gerakan tanam seperti sayuran dan cabai juga diadakan,” ujar Yuas, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin 18 Maret 2024.
“Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang dilaksanakan secara terus-menerus, selain itu, gerakan tanam seperti sayuran dan cabai juga diadakan,” ujar Yuas, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin 18 Maret 2024.
Menurut Yuas, ketersediaan pangan juga sangat penting dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, stok beras masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Ada sebanyak 5.184 ton beras di Bulog.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga inflasi dan harga yang stabil merupakan bukti nyata bahwa Provinsi ini sangat peduli dan berusaha mengatasi masalah inflasi dan kebutuhan pangan rakyat. “Melalui pelaksanaan Pasar Murah dan gerakan tanam, diharapkan harga bahan pokok dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terjamin dengan baik di Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Sementara terpisah, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah khususnya Ramadan dan Idulfitri, menekankan bahwa permasalahan inflasi harus dijadikan atensi karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% dan diakui oleh dunia sebagai pertumbuhan yang bagus, namun inflasi di bulan Februari mengalami kenaikan menjadi 2,75% (Y-o-Y) dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2,57% (Y-o-Y). “Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi antara lain adanya Pemilu dan libur panjang yang membuat transportasi banyak yang libur,” ujar Tito melalui sambungan virtual bersama TIPD Kalteng.
Tito menekankan bahwa adanya kenaikan beberapa komoditas harga barang dan jasa perlu diimbangi dengan kemampuan daya beli. Program sosial seperti bantuan sosial dan prakerja menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa komponen bergejolak memberikan andil yang relatif besar dibandingkan dengan komponen lainnya pada Februari 2024. Ia juga memperingatkan akan adanya potensi berlanjutnya inflasi komponen harga bergejolak pada bulan Maret sebagai akibat kenaikan demand pada momen Ramadan.
Untuk mengendalikan inflasi daerah, perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif, seperti pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang, serta gerakan tanam yang dapat menekan kenaikan harga komoditas. “Pengendalian inflasi perlu menjadi prioritas bagi pemerintah di daerah, terutama menjelang momen Ramadan yang sering terjadi kenaikan harga barang dan jasa,” demikiannya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post