PALANGKA RAYA – Memiliki luas wilayah hutan dan lahan gambut yang sangat besar tentunya menjadi keuntungan sendiri, namun sekaligus menjadi tantangan bagi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam menghadapi bahaya karhutla.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo pada Rakorsus Antisipasi dan Penanggulangan Karhutla, yang diadakan di Ruang Rapat Bajakah, Lt. II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 14 Maret 2024.
Wagub menambahkan fenomena yang berpotensi menjadi bencana bagi masyarakat tersebut terus mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi, bersama FORKOPIMDA yang telah berkomitmen untuk terus memperkuat pengendalian karhutla di wilayah tersebut.
“Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi fenomena el nino,” ujarnya.
Hal ini ditunjukkan oleh indikator penurunan luas karhutla, yang mengurangi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat, kesehatan dan penerbangan. Bahkan, terjadi penurunan luas karhutla pada wilayah ring satu Ibu Kota Provinsi yang menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Wagub mengungkapkan, diketahui pada tahun 2019, asap yang diakibatkan oleh karhutla memberikan dampak yang membahayakan bagi kesehatan di Kota Palangka Raya pada pertengahan Juli 2019. Sedangkan pada tahun 2023, dampak baru mulai muncul pada akhir September 2023. Hal serupa terjadi sehingga mengakibatkan gangguan terhadap penerbangan.
“Pada tahun 2019, sejumlah maskapai terpaksa menghentikan jadwal penerbangan dari dan ke Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya pada tanggal 27 September 2019. Sedangkan pada tahun 2023, meskipun asap mulai mengganggu penerbangan sejak tanggal 27 September 2023, tidak ada penerbangan yang mengalami cancel atau batal,” bebernya.
Wagub menambahkan dalam rangka memperkuat pengendalian karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengambil langkah-langkah serius. Selain memperbaiki regulasi, pemerintah juga terus memperkuat alat pendukung serta meningkatkan kapasitas SDM terkait penanggulangan karhutla. Kolaborasi juga dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga berbagai lembaga lain di tingkat lokal maupun nasional.
Dalam menghadapi tantangan karhutla, Provinsi Kalimantan Tengah membuka peluang untuk kerja sama sektor swasta dan publik dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut. Diharapkan kerjasama ini dapat membantu pengendalian karhutla serta mendukung upaya konservasi hutan dan lahan gambut.
“Kolaborasi ini penting dalam upaya menjaga kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kelangsungan hidup sektor penerbangan dan ekonomi di wilayah tersebut,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post