PALANGKA RAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan dasar yang mendasar bagi rakyat dan bangsa kita adalah masalah pangan, yang akan berdampak luas kalau terjadi tidak stabilnya ketersediaan pangan.
Demikian disampaikan Tito pada saat memimpin rapat koordinasi Pengendalian Harga Pangan, secara virtual melalui konferensi video.
Rapkor juga diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin dari Ruang Rapat Bajakah 2, Kantor Gubernur, Palangka Raya, Jumat 18 Maret 2022.
Tito menjelaskan komoditas beberapa bahan pangan yang mendasar ini harus segera ditindaklanjuti, agar kembali stabil.
“Mulai dari tidak stabilnya politik pemerintahan, muncul rasa tidak percaya kepada pemerintah. Kemudian, juga muncul masalah keamanan, kejahatan bisa terjadi karena kelaparan. Juga aksi-aksi di lapangan yang akan mendegradasi stabilitas politik, pemerintahan, keamanan yang terus kita jaga agar pembangunan bisa berjalan,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga pangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Diantaranya, sudah dibentuk tim penanganan inflasi. Khusus untuk pangan, Presiden sudah menunjuk dan membuat lembaga tersendiri yang baru yaitu Badan Pangan Nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan untuk menjaga stabilitas pangan agar rakyat kita cukup pangan dan terjangkau harganya.
Kemudian, untuk tingkat daerah disamping ada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Inflasi ini bersifat umum, dan salah satu komponen inflasi adalah stabilitas harga pangan. Diketahui pada 14 Mei 2020 lalu, terjadi kenaikan harga beberapa komoditas Kemendgari pun mengeluarkan surat edaran untuk membentuk di seluruh daerah Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Sekda masing-masing.
“Pada kesempatan ini, dengan adanya kenaikan beberapa komoditas bahan pangan yang mendasar ini harus kita tindak lanjuti, kita harus tangani agar kembali stabil. Untuk mengerjakan ini perlu mesin besar, tidak cukup hanya pemerintah pusat, tetapi semua pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) harus bertindak, jangan dibiarkan. Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas pangan,” ujarnya.
Oleh karena itu, seluruh Sekda dan seluruh pejabat yang tergabung dalam Satgas Pangan diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Tugas Satgas Pangan yang paling utama adalah setiap hari memantau, memonitor harga 9 (sembilan) bahan pokok dan komoditas pangan lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Mendagri juga menekankan untuk di daerah, yang perlu diawasi adalah distribusi. Jadi kalau problemnya suplai yang kurang, maka perlu ada dua langkah. Yang pertama adalah antar daerah bisa melakukan kerjasama untuk mengatasi potensi kekurangan suplai. Lalu alternatif kedua adalah bantuan dari pusat.
Tito juga mengatakan pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mengundang seluruh Sekda dan seluruh Pejabat yang tergabung dalam Satgas Pangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” sambungnya.
Terakhir, Tito meminta Satgas Pangan mengadakan rapat untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing dan mengambil langkah-langkah baik untuk memenuhi suplay maupun menjaga agar distribusi berjalan lancar.
Sedangkan, untuk masalah distribusi, perlu dilakukan langkah-langkah pendekatan kepada para distributor bahan pangan. Jelaskan supaya distribusinya dilancarkan, jangan sampai terjadi kelangkaan yang akan menimbulkan keributan. Kalau pendekatan tidak berhasil, maka selanjutnya perlu dilakukan penegakan hukum.
“Jadi tolong mulai hari ini betul-betul Satgas Pangan bergerak untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing dan mengambil langkah-langkah yaitu memenuhi suplai maupun untuk menjaga agar distribusi betul-betul lancar dan pangan tersedia bagi masyarakat,” pungkas Mendagri Tito Karnavian.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post