PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo didampingi Auditor Ahli Utama Provinsi Kalteng Sapto Nugroho, menerima Ikhtisar hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng Tahun 2021 yang diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Bambang Ari Setiono di Ruang Kerja Wagub, Rabu 2 Maret 2022.
Edy Pratowo menyambut baik adanya Ikhtisar hasil pengawasan dari BPKP terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalteng selama tahun 2021 ini. Wagub mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP Kalteng karena selama ini telah melakukan pengawasan serta mendampingi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan senantiasa berupaya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dalam Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP ini demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai,” ujar Edy.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Bambang Ari Setiono menyampaikan, selama tahun 2021 ini BPKP telah melakukan sejumlah pengawasan yang diarahkan pada isu-isu nasional dan daerah dalam rangka mengawal percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
“Kegiatan pengawasan tersebut terbagi dalam beberapa aspek yang meliputi: pengelolaan keuangan negara, perlindungan manusia menghadapi pandemi, peningkatan ketahanan nasional, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, hingga penguatan good governance dan pengendalian kecurangan,” jelas Bambang
Bambang menambahkan pengawasan difokuskan pada berbagai program/kegiatan, yakni: akuntabilitas keuangan daerah, penyerapan anggaran dan PBJ daerah, ketahanan sistem kesehatan, ketahanan sistem perlindungan sosial, ketahanan sistem pendidikan, ketahanan korporasi UMKM, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan (food estate), penanggulangan bencana, pembangunan daerah dan desa, serta tata kelola instansi pemerintah.
“Saya berharap pengawasan BPKP Kalteng ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui jajaran Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memetakan risiko-risiko untuk melakukan perbaikan pada program yang belum terlaksana ataupun menemui hambatan saat proses pelaksanaannya. Dalam hal ini BPKP Kalteng akan selalu siap mendampingi Pemprov Kalteng dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post