PALANGKA RAYA – Rabu 8 Mei 2019 Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran serta beberapa menteri akan meninjau lokasi yang akan dijadikan lokasi sebagai ibu kota Pemerintahan Republik Indonesia melalui jalur udara dan darat.
“Rencananya besok akan diantar oleh bapak Gubernur Kalteng, melihat satu atau dua lokasi dari atas dan dari darat. Terkait lokasinya, masih akan dilihat dulu, karena besok akan diantar oleh bapak Gubernur Kalteng. Ya semua aspek harus dilihat dari sosiologi, lingkungan, kebencanaan dan masalah tentang sosial politik. Kebutuhan air bisa tersedia atau tidak, gambutnya dalam atau tidak, masalah konstruksinya nanti seperti apa, jadi semuanya akan dicek dilihat dikalkulasi dan dihitung oleh tim. Saya hanya melihat lapangannya sehingga dalam memutuskannya agar tidak salah,” kata Presiden RI ke 7, setelah melaksanakan salat Tarawih di Masjid Arqom, Selasa 7 Mei 2019 malam.
Selain itu, Jokowi menyampaikan, untuk Kalteng juga sama. “Tadi sudah ditunjukkan oleh bapak gubernur, bahwa di sini ada 300.000 hektar dan jika kurang masih bisa ditambah 60.000 hektar. Karena di sini memang lahannya masih sangat luas dan besok dilihat, juga bisa disampaikan hasilnya nanti. Untuk peninjauan besok bisa dari titik atas, dari daerah Gunung Mas dan Palangka Raya. Jika ada waktu kita juga akan ke Pulang Pisau,” kata Jokowi.
Sebelum mendarat di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Dirinya mengatakan, hasil di Kaltim memang ada keuntungan, karena diapit oleh dua Kota yang sudah jadi, dan ada airport nya dan dihubungkan oleh tol dan ini berada di tengah-tengahnya.
“Tapi, bukan hanya itu saja karena banyak aspek yang lain, yang harus dihitung dan dikalkulasi mengenai keluasan lahannya, atau mungkin kedekatan dengan pantai, sumber air baku nya seperti apa, topografinya cocok atau tidak. Banyak sekali, bukan hanya pada masalah infrastrukturnya saja. Jika semua aspek sudah terpenuhi segera akan kita putuskan tapi tentu saja ini harus konsultasi dengan DPR,” tambahnya.
(an/matakalteng.com)
Discussion about this post