BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, mulai mempersiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Setda, belum lama ini.
Rapat dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Barito Selatan, Dr. Ita Minarni, ST., MT., dan dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Barsel untuk membahas berbagai persiapan pelaksanaan dua agenda tersebut.
Meski pemerintah daerah masih menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Barsel tetap akan dilaksanakan. Namun, seluruh rangkaian kegiatan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Hari ini kita menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 serta Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan ke-67. Untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, pemerintah daerah memutuskan hanya melaksanakan upacara bendera tanpa rangkaian perlombaan maupun kegiatan hiburan seperti tahun sebelumnya,” kata Ita Minarni.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena daerah masih berada dalam kondisi efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan peringatan 17 Agustus difokuskan pada upacara bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain itu, pada peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Barito Selatan, Pemkab juga mengindikasikan tidak akan menggelar Barsel Expo yang selama ini menjadi agenda tahunan.
“Karena seperti yang diketahui bersama, daerah saat ini masih dalam kondisi efisiensi anggaran, maka kegiatan 17 Agustus difokuskan pada pelaksanaan upacara yang tentunya merupakan kewajiban sebagai bentuk penghormatan kepada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian juga pada peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Barsel, Pemkab mengindikasikan tidak akan menggelar Barsel Expo yang selama ini menjadi agenda tahunan,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Barsel masih membuka peluang menghadirkan kegiatan yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu opsi yang sedang dibahas bersama pimpinan daerah adalah penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan produk UMKM lokal, termasuk kemungkinan program makan gratis yang memanfaatkan hasil produksi pelaku usaha setempat.
“Kami masih akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menentukan bentuk kegiatan yang tetap dapat memberikan ruang bagi UMKM, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Ita Minarni yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Barito Selatan.
(taufik/matakalteng)
Discussion about this post