SAMPIT – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah, terutama di wilayah utara Kotim. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kotim, Edie Sucipto, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut diperberat dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi membuka ruang pengangkatan tenaga pendidik baru di daerah.
“Ini yang menjadi dilema kami. Pemerintah pusat memiliki Ruang Talenta Guru (RTG) yang di situ disiapkan guru-guru yang sudah berstandar sertifikasi dari mahasiswa yang lulus ditempatkan RTG. Kemauan pemerintah pusat, apabila ada sekolah kekurangan guru, maka jangan angkat tenaga honor tapi ambil dari RTG. Tetapi yang masuk di RTG belum tentu guru yang berdomisili di Kotim. Sementara di sisi lain, tidak ada lagi pengangkatan tenaga pendidik,” ujar Edie, Jumat 6 Februari 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut membuat daerah berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi, sekolah-sekolah masih membutuhkan tambahan guru, namun di sisi lain pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk merekrut tenaga honorer baru.
Sementara itu, guru yang tersedia dalam skema RTG tidak selalu sesuai dengan kebutuhan daerah, baik dari sisi domisili maupun kesesuaian mata pelajaran.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, Disdik Kotim menerapkan mekanisme internal di sekolah-sekolah. Jika terjadi kekurangan guru kelas, maka akan diupayakan untuk dikaver atau ditutupi oleh guru kelas lain yang masih memungkinkan, meskipun hal tersebut bukan solusi ideal dalam jangka panjang.
“Mekanisme yang kami inginkan, kalau guru kelas kurang, maka sebisa mungkin dikaver oleh guru kelas yang lain,” jelasnya.
Edie mengungkapkan, kekurangan guru paling terasa di wilayah utara Kotim, khususnya untuk guru mata pelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi geografis dan keterbatasan minat guru untuk ditempatkan di wilayah tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi.
Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), ia menyebutkan kondisi relatif lebih tertangani. Kekurangan guru di tingkat SD sudah cukup terbantu dengan adanya tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang ditempatkan di sejumlah sekolah.
“Untuk wilayah utara Kotim, yang masih cukup kekurangan itu terutama guru mata pelajaran jenjang SMP. Sedangkan untuk jenjang SD, sudah cukup terkaver dengan adanya tenaga PPPK paruh waktu,” ungkapnya.
Meski demikian, Edie menegaskan bahwa Disdik Kotim terus berupaya melakukan pemetaan dan penataan kebutuhan guru secara berkala. Data kekurangan guru di setiap wilayah terus dihimpun sebagai bahan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar kebijakan yang diambil ke depan bisa lebih berpihak pada kebutuhan riil daerah.
Ia berharap, ke depan pemerintah pusat dapat memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel bagi daerah, khususnya dalam pemenuhan tenaga pendidik.
Dengan demikian, kebutuhan guru di daerah-daerah yang masih kekurangan, terutama wilayah terpencil dan pinggiran, dapat segera terpenuhi demi menjamin kualitas pendidikan yang merata.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post